Realisasi Dana PEN Rp 209 Triliun, Anggaran Kesehatan Baru 18,8%

ANTARA FOTO/Adeng Bustomi//aww.
Petugas memotret identitas penerima bantuan sebagai tanda bukti saat penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kantor Desa Sindangherang, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). Pemerintah Provinsi Jabar menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap empat senilai Rp100 ribu bagi warga yang berpenghasilan rendah, termasuk warga miskin baru akibat pandemi COVID-19, dengan total penerima bansos sebanyak 1,9 juta Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
7/6/2021, 17.36 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19 saat ini mencapai 29,9% dari total anggaran sebesar Rp 699,43 triliun pada 2021. Ini artinya, realisasi dana PEN mencapai Rp 209 triliun.

"Pelaksanaan program PEN mencapai 29,9% dari pagu, naik Rp 86,7 triliun dari realisasi kuartal I yang mencapai Rp 123,26 triliun," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/6).

Secara rinci, anggaran dari pos kesehatan telah mencapai Rp 33,05 triliun atau 18,8% dari pagu Rp 175,84 triliun.

Sementara, realisasi pos perlindungan sosial mencapai Rp 58,12 triliun atau 39,2% dari pagu Rp 148,27 triliun. Dana tersebut digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) kepada 9,9 juta penerima, kartu sembako 15,93 juta penerima, dan bantuan sosial tunai 10 juta penerima. Lalu, bantuan langsung tunai desa 4,13 juta penerima, kartu pra kerja 2,77 juta orang, serta bantuan kuota internet untuk 27,67 juta peserta dan tenaga didik.

Pemerintah juga telah merealisasikan belanja untuk dukungan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta korporasi sebesar Rp 40,6 triliun atau 21% dari alokasi Rp 193,74 triliun.

Baca Juga

Dukungan tersebut diberikan berupa bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM) kepada 9,8 juta usaha, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM untuk akumulasi kredit modal kerja (KMKM) Rp 12,53 triliun, IJP korporasi untuk akumulasi KMKM Rp 514 miliar, serta penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp 380,05 triliun kepada 5,13 juta debitur.

Sedangkan, pos belanja program prioritas telah terealisasi Rp 35,79 triliun atau 28% dari pagu Rp 127,85 triliun. Manfaat diberikan untuk padat karya kementerian/lembaga kepada 567 ribu tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan, teknologi, dan kawasan industri.

Sementara itu, berikut adalah Databoks peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia: 

Sementara, pos belanja insentif usaha mencatatkan penyerapan tertinggi mencapai Rp 45,3 triliun atau 79,9% dari anggaran yang disediakan Rp 56,7 triliun. Fasilitas tersebut diberikan melalui pembebasan pajak penghasilan (PPh) 21 untuk 89.608 pemberi kerja, pembebasan PPh final UMKM untuk 124.736 UMKM, dan pembebasan PPh 22 impor untuk 15.366 wajib pajak (WP).

Kemudian, pengurangan angsuran PPh 25 untuk 68.040 WP, pengembalian pendahuluan PPN untuk 1.102 WP, penurunan tarif PPh badan untuk seluruh WP, dan pembebasan PPN properti untuk 375 penjual dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mobil untuk lima penjual.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat anggaran untuk program penanganan Covid-19 dan PEN tahun 2020 tak terserap seluruhnya. Hingga 31 Desember 2020, realisasi anggaran untuk program tersebut hanya sebesar Rp 579,79 triliun atau 83,4% dari pagu Rp 695,2 triliun.

Reporter: Rizky Alika