Tren Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun, Efek Penanganan Pandemi
Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren penurunan atas kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Meski tren menurun, mayoritas responden masih merasa puas atas kinerja Jokowi.
"Sekitar 59,2% merasa sangat puas dan puas dengan kerja Joko Widodo sebagai Presiden," kata Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8).
Secara rinci, ada 51,2% responden yang menyatakan cukup puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 8,1% responden pun menyatakan sangat puas dengan kinerja Jokowi. Sedangkan responden yang kurang puas dengan kinerja Jokowi mencapai 31,4%. Sisanya, 7,1% responden menyatakan tidak puas sama sekali.
Indikator melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.
Tren penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi terlihat sejak pandemi. Pada September 2019, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai level tertingginya sebesar 72%. Angkanya menurun menjadi sebesar 63% pada Februari 2021.
Pada April 2021, kepuasan terhadap kinerja Jokowi sempat meningkat tipis menjadi 64%. Kemudian, angka tersebut harus kembali menurun 5 poin menjadi sebesar 59% pada survei terakhir.
Selaras dengan tingkat kepuasan, tren kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan presiden dalam mengatasi pandemi juga mengalami penurunan 2,2% dibandingkan April lalu. Pada survei terakhir, tren kepercayaan hanya mencapai 54,3% saja.
Sebagian besar responden atau 67% menganggap kebijakan penanganan wabah virus Covid-19 lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat, sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. Hanya 25,6% yang menganggap penanganan wabah Covid-19 ini sudah tepat.
Persepsi dalam penanganan pandemi ini pun terkait dengan kebijakan pembatasan sosial. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 77,7% mengatakan puas dengan kebijakan pembatasan sosial dan menganggap kebijakan ini masih perlu dilanjutkan. Namun, di sisi lain terdapat 46,1% yang menganggap kebijakan pembatasan sosial kurang memuaskan dan tidak diperlukan lagi.
Burhanuddin mengatakan mereka yang setuju dengan pembatasan sosial cenderung puas atas kinerja presiden. “Ini sangat dilematis, karena pembatasan sosial yang dilakukan itu akan terus menggerus tingkat kepuasan terhadap presiden. Namun, bila tidak dilakukan akan menambah korban akibat pandemi,” kata Burhanuddin.
Dari hasil survei, Burhanuddin menilai alarm bahaya atas tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berada di bawah 50%. Dia menyarankan Ma'ruf untuk lebih aktif dalam membantu presiden.
Penyumbang bahan: Mela Syaharani