Pengamat: Pilkada Sebaiknya Diundur Hingga 2026

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah mempertimbangkan untuk memundurkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi 2026 untuk menghindari kompleksitas dan kerumitan pemilu serentak.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan Pemerintah sebaiknya tidak ngotot memaksakan Pilkada di 2024. Ia menilai konsekuensinya tidak terlalu menguntungkan bagi upaya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Apalagi Kementerian Dalam Negeri juga mengusulkan untuk menunda Pemilu eksekutif dan legislatif hingga Mei 2024 dengan alasan stabilitas politik. Usulan ini berbeda dengan dengan ketetapan KPU yang ingin melaksanakan Pemilu pada 21 Februari 2021.

“Alasan Pemerintah soal manuver politik dan eskalasi konflik cukup beralasan. Hanya saja itu akan berdampak pada kompleksitas pelaksanaan Pemilu,” ujarnya kepada Katadata, Jumat (17/9).

Titi menegaskan jika Pemilu dilakukan pada Mei 2024, maka tumpukan beban bagi penyelenggara Pemilu akan sangat besar mengingat Pilkada akan digelar pada November 2024. Penumpukan beban ini bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Ia mencontohkan jika ada proses sengketa hasil Pemilu di MK, maka waktunya akan bersamaan dengan tahapan pencalonan. Padahal, keduanya sama-sama krusial. Bila tak terkelola baik, hal ini bisa mengancam profesionalisme penyelenggara dalam menjaga kualitas dan integritas pemilihan.

Solusi yang ditawarkan Titi adalah dengan memundurkan jadwal Pilkada menjadi 2026. Dengan demikian, tahun 2024 akan fokus pada Pilpres dan Pileg, sementara proses evaluasi dan persiapan Pilkada bisa dilakukan di 2025.