Jejak Calon Kepala BNPB Suharyanto, dari Istana ke Medan Bencana
Presiden Joko Widodo, Jokowi, Jokowi, akan melantik Mayjen TNI Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) yang baru menggantikan Ganip Warsito pada siang hari ini, Rabu (17/11) .
Nama Suharyanto tidaklah asing bagi lingkungan Presiden Jokowi. Mantan Panglima Kodam V/Brawijaya tersebut sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat (Sesmilpres Kemensetneg) pada periode September 2019-November 2020.
Suharyanto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1989. Jenderal bintang dua tersebut ttelah malang melintang dalam karier militernya selama puluhan tahun dan menduduki sejumlah jabatan penting termasuk Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 2018-2019.
Suharyanto mengawali karier sebagai komandon peleton (Danton), kompandon kompi (Danki), Pasi Yonif Linud 612/Modang pada tahun 1989—1998.
Dia kemudian ditunjuk sebagai guru militer Pusat Kesenjataan Infanteri (Gumil Pussensif) pada tahun 1999.
Kariernya terus menanjak dengan menduduki jabatan seperti Komandon Batalyon Infanteri (Danyonif) 516/Caraka Yudha pada periode 2004—2005, Danyonif 500/Raider pada tahun 2005—2006 dan Komandon
Distrik Militer (Dandim 0832/Surabaya Selatan pada tahun 2006.
Namanya semakin bersinar saat ditunjuk sebagai Kasdam Jaya pada tahun 2018. Pada 9 September 2019, Suharyanto dilantik Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).
Sebagai Sesmilpres, salah satu tugas utamany adalah memberikan dukungan pelayanan pengamanan terhadaporang nomor satu di Indonesia.
Dalam melayani orang nomor satu di Indonesia, Mensesneg tidak bosan mengingatkan agar semaksimal mungkin untuk menjadi tauladan bagi kementerian lain dan tidak melakukan kesalahan (zero mistake).
“Tugas Sesmilpres itu seperti multitasking, saya menyebutnya hybrid job. Ada tugas administrasi tetapi juga tugas yang lain. Terutama sekali tugas mendukung ekosistem keamanan bagi Bapak Presiden,” kata Pratikno, saat melantik Suharyanto, Septemebr 2019, seperti dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara.