Jokowi Targetkan RI Bebas dari Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem akan mencapai nol persen di 2024. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketika pendapatan masyarakat kurang dari standar purchasing power parity (PPP) US$ 1,9.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini sesuai arahan Presiden Joko widodo yang ingin menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Pada 2022, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9%, atau di bawah angka yang dirilis Badan Pusat Statistik di 10,14% pada Juli 2021.
Berdasarkan peta jalan strategi percepatan pengentasan kemiskinan esktrem, pemerintah akan fokus mengatasi kemiskinan di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi pada tahun ini. Pengentasan kemiskinan itu akan fokus di lima kabupaten/kota di setiap provinsi.
Kemudian pada 2022, pemerintah akan memperluas pengentasan kemiskinan di 212 kabupaten/kota. Adapun, target kemiskinan ekstrem pada angka 3-3,5%.
"Selanjutnya pada 2023-2024, pemerintah akan fokus untuk menekan kemiskinan di 514 kabupaten/kota dengan target kemiskinan ekstrem 2,3-3%. Kemudian di 2024 kemiskinan esktremnya 0%," ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas kemiskinan dengan Jokowi di Kantor Presiden, Kamis (18/11).
Guna mencapai target tersebut, pemerintah akan meningkatkan bantuan langsung tunai (BLT) desa sebesar Rp 300.000 selama tiga bulan. BLT tersebut akan ditujukan untuk 694.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah pun tengah menyiapkan ketentuan terkait penambahan BLT tersebut. "Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan sedang disiapkan," ujar dia.
Selanjutnya, pemerintah akan menambah Program Kartu Sembako dengan sasaran 1,4 juta KPM. Nilai kartu sembako tersebut mencapai Rp 300.000 selama tiga bulan. Airlangga memastikan, kartu sembako akan direalisasikan pada akhir atau awal Desember.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini naik 1,12 juta orang dibandingkan Maret 2021 tetapi turun 0,01 juta orang dibandingkan September 2020. Sementara angka kemiskinan tercatat mencapai 10,19%.
"Angka kemiskinan turun 0,05% dibandingkan September 2020, tetapi masih naik 0,36% dibandingkan Maret 2020," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers BPS, Kamis (15/7).
Margo menjelaskan, angka kemiskinan di perkotaan masih meningkat 0,01% dibandingkan September 2020 menjadi 7,89%, sedangkan di pedesaan turun 0,1% menjadi 13,1%, Meski demikian, menurut dia, disparitas kemiskinan di perkotaan dan pedesaan masih tinggi.
"Tetapi kalau melihat perkembangan sejak September 2018 hingga Maret 2021, penurunan kemiskinan di pedesaan lebih bagus. Ini sebenarnya menunjukkan program desa dan dana desa yang dilakukan pemerintah cukup positif," katanya.