Presidential Threshold Diprediksi Tidak Akan Berubah Hingga 2024
Penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai sulit terjadi karena DPR telah mencoret revisi Undang-Undang Pemilu dari program legislasi nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim presidential treshold (PT) diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan itu mengatur partai politik yang ingin mengajukan calon presiden harus memperoleh 20% kursi di DPR atau 25% dari suara sah secara nasional di pemilu sebelumnya.
Luqman mengatakan selama presiden tidak ingin membahas revisi UU Pemilu, maka persoalan presidential treshold tidak akan relevan hingga Pemilu 2024.
"Karena Presiden tidak bersedia melakukan pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada bersama DPR," ujar Luqman kepada wartawan pada Kamis (4/11).
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kaderisasi dan Ideologi Djarot Saiful Hidayat mengatakan seharusnya fokus saat ini adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan penyederhanaan dalam partai politik. Menurutnya partai politik saat ini terlalu kompleks karena akan berdampak pada bertambahnya jumlah putaran dalam pemilihan umum.
Padahal menurut Djarot, dalam pemilu pada akhirnya akan mengerucut menjadi dua pasangan calon dari berbagai pasangan dari putaran pertama. Penurunan angka PT nantinya akan berdampak juga pada tingginya biaya yang dikeluarkan untuk pemilu. Bahkan menurut Djarot akan lebih baik jika Pemilu khususnya pemilihan presiden dapat dilakukan dalam satu kali putaran.
Sementara itu, Partai Gerindra mengaku tidak akan mempermasalahkan adanya perubahan PT. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini belum ada rencana dari internal partai terkait jalur mekanisme usulan perubahan PT.
"Kita kan kemarin sudah sepakat bahwa tidak ada revisi Undang-Undang Pemilu," ujar Dasco kepada wartawan pada Kamis (4/11).
Wacana soal penurunan presidential treshold sebelumnya digaungkan oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Politisi Partai Golkar itu menilai PT perlu diturunkan menjadi 10%-15% untuk memberi kesempatan lebih luas kepada partai politik. Secara teori, dengan ambang batas yang diturunkan, akan muncul lima hingga tujuh calon presiden.