Berita Presidential Threshold Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Keputusan terbaru yang diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada Kamis (2/1) mengubah dinamika politik Tanah Air.

Pemerintah menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wapres atau presidential threshold

MK menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden, memungkinkan setiap partai politik mengusulkan kandidatnya sendiri

Wakil Ketua MPR RI Muhammad Hidayat Nur Wahid mengatakan presidential threshold yang berlaku saat ini yakni 20 persen, juga harus dikoreksi.

Presidential threshold merupakan batas minimal partai atau gabungan partai untuk mengajukan calon presiden.

Ambang batas pencalonan Presiden berpotensi hanya akan menguntungkan partai-partai besar.

Ketua MK mengatakan pemohon dari DPD tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan presidential threshold.

PKS membeberkan alasan legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan presidential threshold yang diatur dalam UU Pemilu.

Apa alasan PKS mengajukan uji materi mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden?

La Nyalla berharap MK mau mengabulkan gugatan DPD RI mengenai aturan presidential treshold, karena membatasi capres potensial untuk memimpin negeri.

MK menilai yang tepat mengajukan uji materi persyaratan presidential threshold adalah partai politik ataupun koalisi partai politik peserta pemilu, bukan warga negara yang memiliki hak pilih.

PKS akan mendukung masyarakat sipil yang menggugat presidential threshold. Demokrat menganggap ketentuan ambang batas tak relevan lantaran Pemilu 2024 dilakukan serentak

Partai oposisi seperti Demokrat atau PKS dapat mengajukan argumen dengan dalil bahwa pemohon merupakan kandidat yang akan maju sebagai calon presiden tapi terhambat aturan presidential threshold.

Para penggugat meminta hakim MK menghapuskan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ketentuan presidential threshold atau persyaratan ambang batas pencalonan presiden.

Tidak mudah bagi partai-partai kecil membangun koalisi untuk memenuhi syarat presidential threshold 20%.