Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung usulan sejumlah pihak untuk menurunkan angka presidential threshold (PT).
Wakil Ketua Umum DPP PKB , Jazilul Fawaid, menilai penurunan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) dapat mencegah terjadinya politik identitas. Pihaknya pun mengusulkan agar PT diturunkan menjadi 5%-10%. Ia pun mengajak partai politik lainnya untuk menyuarakan revisi terbatas UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, khususnya terkait besaran PT.
"Jika presidential threshold diturunkan, itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan. Tapi (revisi UU Pemilu) terbatas pada presidential threshold, jangan juga kepada parliamentary threshold," kata dia, Kamis (16/12) dikutip dari Antara.
Jazilul menilai penurunan PT, selain mencegah politik identitas dan polarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, dapat membuat pilihan publik semakin beragam sehingga lebih kompetitif.
Menurut dia, melihat solidnya koalisi parpol saat ini, jika dikehendaki bersama maka revisi terbatas UU Pemilu sangat mungkin dilakukan.
Ia juga menyoroti banyak nama bakal calon presiden yang sudah mulai bermunculan di masyarakat padahal Pemilu Presiden 2024 masih tiga tahun lagi.
Dia juga menyoroti fenomena yang terjadi saat ini yaitu banyak nama capres dideklarasikan. Padahal, sosok yang bersangkutan tidak memiliki partai politik sehingga perlu "tiket" dari parpol dengan minimal PT sebesar 20 persen.
"Saya pikir tahun 2022 kalau betul agendanya pemilu itu Februari 2024, maka Februari 2023 itu sudah pendaftaran maka 2022 kita bisa disebut sebagai tahun politik," katanya.
Selain itu, dia berharap di tahun politik 2022, kesolidan koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik lagi. Menurut dia, jika tidak dikelola dengan baik maka berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan politik masing-masing parpol dan mengganggu kesolidan koalisi parpol di parlemen.