Mahfud: Pemerintah Tidak Pernah Bahas Penundaan Pemilu 2024

Pemerintah menegaskan tidak pernah membahas mengenai wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemerintah juga menampik adanya pembicaraan mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, baik selama satu atau dua tahun, maupun tambahan menjadi tiga periode.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, mengatakan Presiden Joko Widodo meminta agar jadwal Pemilu ditetapkan secara pasti pada tahun 2024. Selain itu, Presiden juga meminta agar Mahfud dan Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mempersiapkan semua instrumen pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan diadakan secara serentak.

“Jadi tidak perlu didesak-desak lagi ke masalah-masalah yang diluar itu yang menjadi urusan-urusan di luar pemerintahan,” ujar Mahfud melalui keterangan pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam pada Senin (7/3).

Mahfud lantas menjelaskan kronologis pembahasan persiapan Pemilu di jajaran pemerintah. Menurut Mahfud, Presiden memimpin dua kali rapat kabinet untuk membahas kooordinasi mengenai penetapan jadwal Pemilu 2024 yakni pada tanggal 14 dan 27 September 2021.

Dalam rapat pada 14 September 2021, Presiden meminta agar Mahfud dan Tito memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Selain itu, Presiden juga meminta agar berhemat dalam penggunaan anggaran saat menyelenggarakan Pemilu 2024. Hal ini dapat terealisasi dengan menjaga jarak waktu agar tidak terlalu lama, antara pemungutan suara dan pelantikan pejabat hasil Pemilu.

“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru pada tahun 2024 tidak terlalu lama berlangsung,” ujar Mahfud.

Kemudian, pemerintah melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, untuk menentukan jadwal Pemilu 2024 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rapat tersebut dilaksanakan di kantor Kemenko Polhukam pada 17 September 2021.

Selanjutnya pada 23 September 2021, pemerintah mengusulkan agar Pemilu dilaksanakan tanggal 8 atau 15 Mei 2024. Namun, dalam rapat 27 September 2021, usulan tersebut ternyata tidak disepakati KPU dan DPR, sehingga diajukan tanggal lain sebagai alternatif.

Presiden Jokowi setelah itu berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Usulan tanggal tersebut akhirnya disepakati oleh pemerintah, penyelenggara Pemilu, dan DPR, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen pada 24 Januari 2022.

“Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024,” ujar Mahfud.

Sebelumnya, wacana untuk menunda Pemilu 2024 dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengusulkan jadwal Pemilu mundur selama satu atau dua tahun karena Indonesia masih berhadapan dengan pandemi dan dalam masa pemulihan ekonomi, serta pemindahan ibu kota negara (IKN).

"Saya menerima masukan pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi soal prospek ekonomi usai pandemi. Dari masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun," kata Cak Imin pada Rabu (26/2).

Partai Golongan Karya (Golkar) juga mengamini usulan Cak Imin soal penundaan Pemilu. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan hal ini perlu dibicarakan lantaran perekonomian belum sepenuhnya pulih dan defisit anggaran masih tinggi.

Sedangkan mulai 2023, defisit dalam APBN tidak boleh melebihi tiga persen. Sementara pembiayaan negara saat ini banyak ditopang utang lantaran penerimaan negara masih tertekan. "Nanti kalau sudah ada hiruk pikuk Pemilu 2024 penerimaan negara pasti tersendat. Ini bahaya," katanya.

Selain Golkar, PAN melalui Zulkifli Hasan pun menyatakan setuju dengan wacana itu.

Di sisi lain, PDIP, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat menolak usulan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.

Menanggapi polemik ini, Lembaga Survei Indonesia (LSI) kemudian membuat survei untuk melihat bagaimana sikap para pendukung partai dalam menyikapi wacana ini. Survei LSI dilakukan dengan membagi respondennya berdasarkan basis pilihan responden saat Pemilu 2019 maupun Pilpres 2019. Hasilnya, mayoritas menolak usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi terlepas adanya alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun memastikan pembangunan IKN dapat berjalan baik.

Menanggapi survei tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, meminta seluruh elite politik untuk menghentikan polemik terhadap wacana menunda Pemilu 2024.

“Hasil survei (LSI) memperkuat sikap politik PDIP dan kami tegaskan ada atau tidak ada survei, sikap PDIP tetap sama, tidak berubah, setia ada konstitusi,” kata Hasto saat menghadiri peluncuran hasil survei LSI. 

Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945. 

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi PKB, Luqman Hakim, menegaskan sikap partainya yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 sesuai yang diungkapkan Ketua Umum PKB. Menurutnya, wacana ini dilontarkan berdasarkan aspirasi masyarakat pendukung PKB.

Namun, Luqman mengatakan menghormati pendapat mayoritas masyarakat yang menyuarakan agar menolak penundaan Pemilu 2024. Ia lantas mengatakan perlu adanya formulasi keputusan bersama untuk mengakhiri pembicaraan penundaan Pemilu.

Luqman lantas menyebut permasalahan penundaan Pemilu 2024 perlu dibicarakan secara bersama, antara Ketua Umum Parpol, Presiden, Ketua DPR, DPD, MPR atau perwakilan pihak lain yang berkompeten.

Dalam perembukan tersebut, Luqman menyebut perlu ada kesepakatan bersama untuk memastikan Pemilu 2024 tetap berjalan pada 14 Februari 2024. Kedua, adalah agar ada kesepakatan penyempurnaan konstitusi. Dalam hal ini Luqman memberi contoh pengaturan melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melalui pokok-pokok haluan negara.

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Gerindra tidak akan menanggapi isu penundaan Pemilu 2024 karena masih wacana. Gerindra hanya akan menanggapi isu ini melalui Ketua Umum Prabowo Subianto, jika sudah ada proses politik yang berjalan.

Menurut Dasco, selama ini tidak pernah ada pembahasan mengenai penundaan Pemilu dalam tubuh internal Gerindra. Dasco menyebut Gerindra sudah memiliki aturan waktu atau time table untuk mempersiapkan Pemilu 2024.

Selain itu, Dasco juga menyebut jadwal Pemilu 2024 sudah disepakati oleh seluruh parpol dalam rapat yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR. "Termasuk yang ngusulin penundaan kan sebenarnya sudah sepakat, kan gitu," ujar Dasco.