Pemerintah menargetkan visi Indonesia maju pada 2045. Namun, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menilai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk mendukung visi tersebut.
"Ilmu pengetahuan dan inovasi menjadi bagian dari pembentuk atau landasan penting untuk menuju transformasi ekonomi Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Maju 2045," kata Amalia dalam penutupan Knowledge Sector Initiative (KSI) secara daring, Kamis (21/4).
Adapun, visi Indonesia Maju 2045 diarahkan pada Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Kemudian, Indonesia diharapkan menjadi negara berpendapatan tinggi serta menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kualitas manusia yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, visi itu juga perlu didukung dengan kesejahteraan rakyat yang merata.
"Jelas untuk wujudkan visi tersebut, pembangunan sumber daya yang berkualitas membutuhkan iptek," kata Amalia.
Meski begitu, penguasaan iptek masih menghadapi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karenanya, kombinasi iptek dan inovasi pengetahuan perlu dilakukan secara bersama.
"Kolaborasi sinergis perlu dibangun antara industri dan lembaga riset," ujar dia.
Dalam hal ini, KSI telah berupaya untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. KSI juga mendukung manajemen pengetahuan lintas direktorat melalui Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).
Tak hanya itu, KSI juga mendorong riset berkualitas, menjalin advokasi dengan penyusun kebijakan, dan memengaruhi kebijakan di tingkat nasional dan provinsi. "Kami juga mendorong agenda kita bersama terhadap komitmen Indonesia maju," katanya.
Sementara, Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams mengatakan KSI mendukung pemerintah dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti dan kinerja pembangunan. Hal ini dicapai melalui dukungan terhadap ekosistem pengetahuan.
Adapun, dukungan diberikan terhadap lembaga riset dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan penelitian dan survei, penguatan kapasitas penyusunan kebijakan, hingga penguatan sistem dan regulasi penelitian.
"Termasuk pendanaan dan ciptakan platform untuk bertukar ide dan gagasan," ujar dia.
KSI juga melahirkan warisan penting seperti memperdayakan dan meningkatkan kapasitas lembaga penelitian mitranya. Ini dilakukan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan melalui kontribusi bukti dan data. Tak hanya itu, KSI juga memberikan kontribusi terhadap kebijakan menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Ia memastikan, KSI berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra lainnya untuk membangun sektor pengetahuan di Indonesia.