Mayoritas Masyarakat Menolak Masa Jabatan Presiden Diperpanjang

ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.
Foto udara mahasiswa dan perwakilan buruh yang tergabung dalam Aliansi Jawa Tengah Menggugat berunjuk rasa di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/4/2022). Unjuk rasa yang berlangsung damai itu mengusung 11 tuntutan kepada pemerintah diantaranya yaitu stabilisasi harga BBM, penurunan harga minyak goreng, penolakan wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden hingga tiga periode, dan meminta peninjauan ulang undang-undang tentang ibu kota negara (UU IKN).
Penulis: Gabriel Wahyu Titiyoga
24/4/2022, 18.40 WIB

Sebanyak 62,4 persen masyarakat yang dilibatkan dalam survei lembaga penelitian kebijakan dan opini publik, Populi Center, menyatakan puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Meski demikian, survei yang sama menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang. Ada 64,4 persen responden yang menentang usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dalam survei yang digelar Populi Center pada periode 21-29 Maret 2022 lalu, sebanyak 27,6 persen responden menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Adapun delapan persen responden lainnya menolak menjawabnya. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 120 desa dan kelurahan di 34 provinsi.

Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, mengatakan Jokowi memang masih menjadi sosok yang populer di mata masyarakat. Elektabilitas Jokowi juga paling tinggi dibanding tokoh lain. "Dia  masih menjadi tokoh yang dipilih sebagai presiden jika pemilu dilakukan saat ini," kata Rafif dalam diskusi virtual terkait penjabaran hasil survei Populi Center pada Minggu (24/4).

Selain Jokowi, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berada di daftar enam tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden jika pemilihan umum digelar saat ini. Dalam survei tersebut, elektabilitas Prabowo mencapai 13,4 persen, disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (11,6 persen), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (7,2 persen), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (2,2 persen), dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (2,2 persen).

Meski demikian, menurut Rafif, ada tren penurunan elektabilitas Jokowi dalam rangkaian survei yang digelar Populi Center. Dalam survei pada November 2019, elektabilitas Jokowi mencapai 49,3 persen. Angka itu terus menurun menjadi 18,6 persen pada Oktober 2020 dan 15,5 persen dalam hasil survei yang digelar akhir Maret lalu.

Rafif mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan publik semakin sadar dengan kondisi Jokowi dan status masa jabatan presiden. "Meski elektabilitas Jokowi sebenarnya ada di posisi satu, dia sudah tidak bisa lagi berkontestasi di pemilihan umum berikutnya," kata Rafif. 

Selain menolak perpanjangan masa jabatan presiden, mayoritas masyarakat juga tak sepakat jika pemilihan umum 2024 ditunda. Sebanyak 74,3 persen responden menyatakan tak setuju dengan usulan penundaan pemilu 2024. Hanya ada 15,6 persen masyarakat yang menyetujui jika pemilu 2024 ditunda, sementara 10,1 persen responden lainnya menolak menjawab.

Akademisi dari Universitas Airlangga, Ramlan Surbakti, mengatakan hasil survei ini menggambarkan respon publik yang cukup baik dengan konsep demokrasi yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi pemilihan umum. "Mayoritas masyarakat memang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," katanya.

Masa jabatan publik, menurut Ramlan, memang harus diatur dan tidak bisa berlaku dalam periode yang lebih panjang apalagi sampai seumur hidup. "Kalau nanti pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang, itu melanggar prinsip akuntabilitas jabatan publik," ujarnya.