Ganjar Absen Halalbihalal Partai, Sinyal Perpecahan di Internal PDIP?
Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDIP, Ganjar Pranowo dikabarkan tidak menghadiri acara halal bi halal yang diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDIP pada Sabtu (5/5). Ketidakhadiran tersebut dinilai Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing memiliki berbagai makna tersirat.
Menurutnya, segala kemungkinan bisa terjadi di dalam politik, termasuk soal sikap para kader. Namun dalam sudut komunikasi politik, tidak ada pesan komunikasi yang tak disengaja. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam partai politik terlaksana berdasarkan agenda politik.
Salah satu agenda politik yang menurutnya tersirat dari ketidakhadiran Ganjar dalam acara PDIP yaitu penjelasan bahwa PDIP sedang terbelah menjadi faksi-faksi. Meski demikian, dia menilai bahwa terbentuknya faksi merupakan hal yang wajar di dalam partai politik. Hal itu merupakan cerminan dari dinamika politik antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.
“Memang bisa saja terjadi di PDIP faksi-faksi tertentu dan itu biasa terjadi di parpol secara natural. Di dalam pun terjadi persaingan,” ujar Emrus dalam keterangan yang diterima Katadata.co.id pada Selasa (10/5).
Terbentuknya faksi-faksi di dalam partai mengecilkan kemungkinan bahwa sikap ketidak hadiran Ganjar hanya sekedar gimik politik. Sebab, adanya persaingan di dalam internal partai untuk menduduki posisi jabatan publik.
“Apakah itu menjadi kepala daerah, menteri, atau juga presiden. Saya rasa itu hal yang wajar, sepanjang memang itu sesuai dengan etika politik di internalnya,” katanya.
Dari ketidakhadiran Ganjar yang merupakan salah satu tokoh publik, dinilai Emrus perlu adanya klarifikasi, baik dari pihak yang tidak hadir maupun penyelenggara kegiatan. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada macam-macam spekulasi politik yang beredar di tengah masyarakat yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perpecahan.
Klarifikasi juga dinilai Emrus sebagai bentuk positif dari politik yang dewasa, sebab tak membiarkan diskusi-diskusi yang seolah-olah berseberangan. sebagai pemegang jabatan publik yang disusung PDIP, menurutnya keterbukaan menjadi penting untuk dilakukan Ganjar bersama pihak penyelenggara kegiatan.
“Boleh jadi ketidakhadiran itu karena ada tugas tugas penting. Tetapi tidak boleh tidak disampaikan? Kenapa? Jabatan publik, gubernur itu adalah jabatan rakyat. Sampaikan saya tidak hadir karena begini dan tentu bersama ketua panitia,” jelasnya.
Lebih jauh, dia juga menyoroti soal sikap Ganjar yang seolah-olah menikmati perdebatan soal polemik faksi-faksi di dalam PDIP dalam rangka mengusung capres untuk Pemilhan Umum (Pemilu) mendatang. Menurut Emrus, kader PDIP yang selalu bertengger di tiga besar survei elektabilitas itu mesti menyampaikan kepada publik terkait restu dari pihak partai.
“Tidak membiarkan begitu saja, tidak menikmati begitu saja. Kalau dibiarkan, yang rugi adalah sosok tersebut di dalam kepemimpinannya. Perlu ketegasan semacam itu,” ujarnya.