Respons Politisi PKB soal Perwakilan Menterinya Terancam Reshuffle
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan menggelar reshuffle kabinet pada 15 Juni 2022. Berdasarkan penangalan kalender Jawa, tanggal tersebut jatuh pada Rabu Pahing, salah satu hari favorit Jokowi dalam mengambil keputusan.
Terkait isu ini, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo akan mengganti susunan kabinetnya. “Sayup-sayup terdengar,” kata Jazilul saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (13/6).
Sebagai bagian dari elit partai yang berkoalisi dengan pemerintah, Jazilul mengaku belum mengetahui pos-pos kementerian yang bakal mengalami perubahan. Termasuk juga untuk Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang santer dikabarkan akan diganti.
Meski Lutfi berasal dari kalangan profesioanal, penunjukkannya sebagai menteri merupakan dukungan dari PKB. “Tidak ada (informasi), saya tidak mau berspekulasi,” ungkapnya.
Jazilul berharap keputusan presiden untuk melakukan reshuffle tidak memunculkan gejolak politik, mengingat saat ini merupakan momentum menuju tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Selain itu, jika benar akan ada perombakan, dapat meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, dan menjaga stabilitas di tengah pemulihan ekonomi.
“Dapat mengantisipasi krisis ekonomi global yang sedang terjadi,” katanya.
Belakangan ini muncul berbagai spekulasi mengenai potensi Jokowi akan menggelar reshuffle pada 15 Juni. Alasan yang berkembang, Rabu merupakan hari lahir Jokowi, yaitu pada 21 Juni 1961, sehingga menjadi favoritnya untuk membuat keputusan besar, termasuk reshuffle.
Jokowi sebelumnya mengumumkan perombakan menteri empat kali, yaitu pada 12 Agustus 2015, 27 Juli 2016, 17 Januari 2018, dan 15 Agustus 2018. Tanggal tersebut merupakan Rabu Pon dan Rabu Pahing.
Isu ini diperkuat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, tidak menepis kabar adanya rencana Presiden untuk mengganti menteri. Bahkan mengungkapkan dirinya akan memberikan kabar lebih rinci jika sudah ada ketetapan tanggal.
“Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit,” kata Pratikno usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Parlemen pada Kamis (2/6).
Tak hanya itu, dia juga memberikan pandangan terkait pertimbangan perlunya bagi Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Menurutnya, terdapat berbagai permasalahan yang mesti ditangani secara cepat pascapandemi Covid-19. Oleh sebab itu, dia berpandangan bahwa Jokowi membutuhkan sosok yang responsif terhadap pemulihan perekonomian, sebagai salah satu sektor yang terdampak.
“Kita kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis,” ujarnya.
Menyangkut komposisi latar belakang partai politik di kabinet, Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) masih mendominasi nama-nama menteri di kabinet Jokowi periode kedua. Partai pengusung Jokowi ini mendapatkan jatah lima kursi.
Kabinet Indonesia Maju berjumlah 38 orang, baik kementerian maupun pejabat setingkat menteri. Sebanyak 17 orang pejabat berafiliasi parpol.