Politisi PDIP Dorong Jokowi Reshuffle Menteri dengan Sejumlah Kriteria

Tia Dwitiani Komalasari
11 Juni 2022, 13:35
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat acara penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden-Kris/aww.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat acara penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat dan dikabarkan akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni 2022.  Terdapat nama-nama menteri yang dikabarkan akan terkena reshuffle.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mendorong Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle. Ada dua kriteria Menteri yang menurutnya layak direshuffle yaitu yang gagal mengatasi masalah minyak goreng dan Menteri yang kebelet nyapres.

“Jadi, reshuffle ini jangan sebagai wacana saja, harus menjadi tindakan," kata Masinton dalam diskusi daring, “Jangan Pegel Nunggu Reshuffle", Sabtu (11/6/2022).

Dalam kesempatan itu, dia menyoroti Menteri yang kerap mengkampanyekan dirinya. Padahal, Menteri tersebut tidak berasal dari partai politik. Menurut Masinton, reshuffle perlu dilakukan agar kementerian atau lembaga bisa bekerja dengan fokus.

“Gak perlu disebutkan (namanya), nanti gede kepala. Sama aja kita mengampanyekan dirinya kalau kita sebut. Orang tampangnya sudah ada dimana-mana kok. Tidak punya partai politik tapi nyalon gitu loh," ujarnya.

Selain itu, Masinton mengatakan, Menteri yang perlu direshuffle adalah yang gagal mengatasi masalah ketersediaan dan harga minyak goreng. Hal itu karena kegagalan dalam mengurus minyak goreng berpengaruh pada kinerja Jokowi.

Hal senada dikatakan politisi Parati Amanat Nasional (PAN), Ahmad Yohan. Dia mengatakan, jangan sampai ada Menteri yang sibuk berkampanye hingga menggunakan fasilitas dan uang negara.

“Ini jadi menteri malah sibuk kampanye dirinya menggunakan uang negara, pasang baliho, pasang spanduk, macam-macam. Sudah, berhentilah, capek kita," ujar Yohan.

Dirinya juga menanggapi soal posisi PAN yang belum pernah mendapatkan kursi meskipun sudah masuk koalisi. Dia mengatakan, partainya siap jika harus membantu Jokowi di pemerintahan. Namun, hal itu tergantung pada keputusan Jokowi.

“Komunikasi politik sejak dulu juga sudah ada, diminta membantu. Kita terserah, Presiden yang punya kewenangan, punya hak, yang diberikan PAN di bidang untuk apa dibantu,” ujarnya.

 Perombakan atau reshuffle kabinet kerap terjadi di tiap periode pemerintahan Indonesia semenjak era Reformasi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden yang paling banyak melakukan reshuffle dan pergantian menteri, yakni sebanyak 20 kali.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...