KSP Sebut Pelaksanaan Kartu Prakerja Sudah Sesuai Aturan
Dalam kurun waktu dua tahun, program Kartu Prakerja dilaporkan telah menjangkau 12,8 juta orang. Jumlah tersebut tersaring dari 115 juta pendaftar, dan 84 juta yang terverifikasi.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, capaian itu menjadi bukti bahwa pelaksanaan program Kartu Prakerja sudah dijalankan sesuai aturan.
"Baik itu Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian), dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," kata Edy, dalam keterangan resmi, Sabtu (18/6).
Seperti diketahui, pelaksanaan program prakerja diatur melalui tiga peraturan, Perpres Nomor 76 tahun 2020, dan Permenko Perekonomian Nomor 3 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Lalu, PMK Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja.
Edy menegaskan, pemerintah terus bekerja untuk menyempurnakan program Kartu Prakerja, baik dari sisi teknis maupun tata kelola. Sehingga, program yang memberikan akses keterampilan pada calon pekerja tersebut benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya.
Manfaat program Kartu Prakerja ini terlihat dalam survei evaluasi selama 2020-2022. Edy menjelaskan, program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo tersebut, telah memberi tiga manfaat. Yakni, mengentas pengangguran, menjadi insentif untuk modal usaha, serta meningkatkan kompetensi, daya saing, produktivitas, dan kewirausahaan.
"Yang dulunya menganggur sekarang bekerja 30%, untuk modal usaha 70%, dan 89% untuk peningkatan kompetensi," ujarnya.
Melihat besarnya manfaat program Kartu Prakerja, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk terus melakukan pengembangan dan pendampingan agar dampaknya bisa lebih luas.
Karu Prakerja sendiri sudah mendapat apresiasi dari dunia internasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kartu Prakerja mendapatkan banyak pujian karena menjadi salah satu program yang berhasil merespons dampak dari pandemi Covid-19. Program ini membantu para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan meningkatkan keterampilan angkatan kerja.
"Secara luas juga ikut melahirkan wirausahawan muda dan membuka lapangan kerja baru," kata Airlangga, Minggu (22/5) dikutip dari Antara.
Airlangga mengatakan lembaga internasional seperti Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) memberikan apresiasi karena Kartu Prakerja bisa mengatasi PHK. Selain itu program ini juga akan dipresentasikan dalam konferensi Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) sebagai model mempersiapkan pekerja di masa depan.