Bank Dunia Puji Penanganan Stunting di Indonesia
Bank Dunia memuju keberhasilan Indonesia menangani masalah stunting sejak 2010. Lembaga ini pun akan mengucurkan US$ 350 juta atau Rp 5,2 triliun setara kurs Rp 14.882/US$ pada akhir Juni 2022 untuk pengembangan sumber daya manusia, termasuk mengurangi stunting di Indonesia.
Menurut Bank Dunia, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan tak hanya pada upaya mengurangi stunting, tetapi memperluas perlindungan sosial, bergerak menuju cakupan kesehatan universal, dan memperluas partisipasi siswa dalam pendidikan. Human Capital Index (HCI) Indonesia, yang mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas generasi pekerja berikutnya, terus meningkat dari 0,50 menjadi 0,54 antara 2010 hingga 2020.
Meski demikian, menurut Bank Dunia, skor ini masih berada di bawah rata-rata negara Asia Timur dan Pasifik. Hal ini karena lemahnya sistem pendidikan dan jaminan sosial, serta tingkat stunting masih relatif tinggi meski sudah mulai ada kemajuan.
Untuk itu, Bank Dunia telah menyetujui pemberian pinjaman untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui perlindungan penghasilan, meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, hingga meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Lester Satu Kahkonen menyebut Indonesia menjadi negara pertama di Asia Timur dan Pasifik yang memperoleh pinjaman untuk pengembangan SDM ini.
“Operasi tersebut mendukung serangkaian reformasi yang akan membantu mengeluarkan potensi penuh dari semua warga negara Indonesia,” kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/7).
Melalui pembiayaan ini, Bank Dunia akan mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk pengembangan SDM melalui dukungan sektor kesehatan. Ini termasuk untuk meningkatkan gizi ibu hamil dan mengurangi stunting pada masa anak-anak, mereformasi pemberian layanan tuberkulosis, dan menggunakan layanan telemedicine untuk meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan di pedesaan dan daerah terpencil.
Selain itu, pembiayaan ini akan mendukung langkah-langkah perpajakan untuk mencegah merokok dan penggunaan tembakau untuk hasil kesehatan jangka panjang yang lebih baik. Pinjaman ini juga bertujuan untuk memperkenalkan jaminan pengangguran dengan tunjangan tunai, pelatihan, dan bantuan pencarian kerja untuk membantu pekerja dan keluarga mereka mengatasi masalah ekonomi dan bencana alam.
Adapun pinjaman juga menargetkan beberapa tantangan yang paling mendesak dengan mendukung reformasi kebijakan utama yang mendorong peningkatan SDM Indonesia. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan menjadi lembaga pelaksana atas pembiayaan dari Bank Dunia ini.
Bank Dunia pada pertengahan tahun lalu juga menyetujui pemberian pinjaman kepada Indonesia sebesar US$ 750 juta atau setara Rp 11 triliun. Pinjaman ini dipakai untuk meningkatkan penerimaan pajak, memperkuat sistem perpajakan serta memperkuat kelembagaan.