Lelang Proyek Kawasan Inti IKN Nusantara Rampung Bulan Ini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan semua proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau KIPP IKN Nusantara selesai dilelang dalam waktu dekat. Saat ini, proyek yang akan segera dilakukan adalah pengembangan lahan untuk memetakan lokasi infrastruktur di KIPP IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini proyek infrastruktur yang sedang dilelang adalah jalan dan jembatan. Sementara itu, lelang infrastruktur gedung, permukiman, dan air minum sedang dalam tahap persiapan.

"Yang sudah selesai lelang adalah proyek pengembangan lahan. Akhir Agustus ini sudah kontrak semua proyek infrastruktur di KIPP IKN Nusantara," kata Basuki di Terminal Kijing, Selasa (9/8).

Infrastruktur inti atau KIPP terdiri dari Istana Presiden, Kantor Wakil Presiden, Gedung DPR, hingga sistem drainase. Sumber dana yang akan dipakai berasal dari APBN. Alasannya, seluruh aset pemerintahan di kawasan KIPP harus menjadi milik negara.

Kementerian PUPR mendata kebutuhan dana konstruksi KIPP IKN Nusantara adalah Rp 43,73 triliun. Sementara itu, alokasi konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada 2022 adalah Rp 5,07 triliun.

Basuki memprediksi serapan anggaran IKN Nusantara pada tahun ini maksimal hanya mencapai 86% atau Rp 4,3 triliun. Anggaran terbesar proyek pembangunan kawasan KIPP IKN tahun ini untuk infrastruktur permukiman senilai Rp 2,36 triliun.

Anggaran untuk pembangunan jalan tol di KIPP IKN Nusantara dialokasikan Rp 1,74 triliun. Alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 480 miliar. Sementara itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur sumber daya air (SDA) adalah Rp 490 miliar.

Hingga 2024, alokasi anggaran pembangunan IKN Nusantara terbesar ditujukan untuk pembangunan gedung dan permukiman KIPP atau senilai Rp 22,2 triliun. Sementara itu, anggaran konektivitas darat KIPP senilai Rp 17,2 triliun, sedangkan pembangunan infrastruktur air akan menelan biaya sekitar Rp 3,25 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Kementerian PUPR menjadi satu-satunya instansi yang telah mengantongi anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun ini. Anggaran pembangunan IKN yang masuk dalam daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) APBN 2022 sebesar Rp 1 triliun.

Meski demikian, ia tak menjelaskan, apakah anggaran IKN yang sudah dialokasikan dalam DIPA sebesar Rp 1 triliun sudah dicairkan. Di samping itu, Isa mengatakan Kementerian PUPR juga sedang mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5-6 triliun.