Sebelumnya, hacker Bjorka mengklaim dirinya memiliki 26.730.797 data histori browsing pelanggan IndiHome, termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), email, nomor ponsel, kata kunci, domain, platform, dan URL. Data yang dijual di breached.to tersebut diklaim berasal dari periode Agustus 2018 hingga November 2019.
Selain itu, ia menyimpan 1,3 miliar data sim card ponsel. Bjorka mengaku dirinya mendapatkan data ini dari sistem Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dia mengunggah dua juta data sampel Sim Card ponsel masyarakat Indonesia di situs Breached.
Data yang diduga bocor itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama penyedia layanan atau provider, dan tanggal pendaftaran.
Kemudian, peretas itu menjual 105 juta data diduga milik warga negara Indonesia. Data yang dijual berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau terkait pemilu.
Terbaru, Bjorka mengaku dirinya meretas sistem surat menyurat milik Presiden Jokowi selama 2019 - 2021, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN). Jumlahnya diklaim 679.180 dokumen berukuran 40 MB setelah diperkecil kapasitasnya dan 189 MB sebelum dikompres.
Namun, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tidak ada surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi yang bocor di internet. "Tidak ada isi surat-surat yang bocor," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).