Raker Tertutup dengan DPR, BIN Siapkan Keamanan Siber Jelang Pemilu
Komisi I DPR RI mengadakan rapat kerja (raker) dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Senin (26/9). Salah agenda rapat tersebut adalah anggaran keamanan siber Rp 3 triliun dan pengamanan jelang pemilu.
Budi mengatakan dalam raker tersebut pihaknya melaporkan perihal keamanan sistem, terutama untuk pengamanan pemilu 2024. "Melaporkan sistem keamanan siber, persiapan untuk pengamanan pemilu 2024," katanya singkat, kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senin (26/9).
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengungkapkan raker tersebut menyinggung mengenai pengguna internet di indonesia yang terbilang masif. "Ada 247 juta pengguna internet di Indonesia per data Januari 2022,. Ini memang menjadikan pasar di Indonesia itu sangat seksi ya untuk kejahatan-kejahatan siber karena pasarnya juga sangat tinggi di ekonomi digital itu sekitar US$ 70 Miliar," katanya, Senin (26/9).
Nurul menambahkan, Budi juga memberi masukan serta saran terkait banyaknya jumlah pengguna internet yang tidak disiplin serta kurang berhati-hati, seperti misalnya dengan mudah memberikan data-data pribadi.
"Tidak disiplin dalam menggunakan IT, dan juga mudah memberikan data-data pribadi kita, misalnya untuk yang minta kartu keluarga, yang minta data pribadi yang spesifik itu lebih baik kalau bisa dicegah, jangan diberikan begitu ya," katanya.
Selain itu, ia menuturkan sebaiknya penggunaan komputer maksimal dipakai selama dua tahun. "Sebaiknya menggunakan komputer itu paling lama dua tahun gitu ya, karena biasanya data-data di dalam (komputer) itu bisa disedot," katanya.
Dalam raker yang dilaksanakan secara tertutup tersebut juga membahas mengenai anggaran untuk pengamanan siber. "Kurang lebih Rp 3 triliun, tapi itu keseluruhan ya, karena banyak program anakannya di situ, jadi banyak tadi programnya, sub-sub programnya banyak sekali," katanya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), mengungkapkan ada 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber (cyber attack) yang terjadi di Indonesia selama 2021.
Dari jumlah tersebut, Bamsoet menyebut ada ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo.
Bamsoet menyebut serangan siber bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di suatu negara mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tidak bisa digunakan.
"Bahkan lebih mengerikan, alat tempur seperti pesawat dan kapal selam dikendalikan dari luar negeri untuk melakukan serangan seperti melempar bom, tanpa bisa dikendalikan oleh pihak kita," ujar Bamsoet, seperti dilansir Antara, Rabu (13/4/2022).