Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet, PDIP Tuntut Menteri Loyal
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung Presiden Joko Widodo jika ingin merombak anggota Kabinet Indonesia Maju. PDIP menekankan menteri dalam kabinet harus solid dan tunduk kepada Kepala Negara.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, namun sinyal yang disampaikan Jokowi hari ini bukan tanpa konteks.
"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi pada menteri yang tidak menjalankan perintah, apalagi kalau ada menteri yang menyiapkan antitesa pada presiden," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDI-P, Kamis (13/10).
Hasto mengatakan menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju harus tunduk pada platform dan skala prioritas presiden. Menurutnya, para menteri seharusnya mengedepankan prinsip hati-hati dan tidak boleh menjadi antitesa presiden.
Oleh karena itu, Hasto menilai menteri-menteri saat ini harus fokus membuat warisan yang baik selama masa kepemimpinannya bagi masyarakat. Hasto menekankan hal tersebut penting untuk mendukung Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.
"Presiden perlu menteri yang menyelesaikan masalah rakyat, sehingga Pemilu 2024 dalam sense of happines yang tinggi karena prestasi dari menteri yang fokus mengatasi masalah ekonomi," kata Hasto. Meski demikian, ia tidak menjelaskan soal sosok menteri yang menjadi antitesa presiden.
Jokowi dalam pernyataannya hari ini kembali membuka peluang melakukan reshuffle kabinet. Pernyataan ini dilontarkan menjawab pertanyaan awak media mengenai nasib Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju.
Sebelumnya, partai besutan Surya Paloh itu telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden mereka. "Rencana selalu ada, pelaksanaannya nanti diputuskan," kata Jokowi di Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10).
Sebelumnya Forum Diskusi Relawan Jokowi meminta Jokowi untuk mencopot tiga menteri kader Nasdem. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate.
Aspirasi tersebut disampaikan setelah Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Relawan Jokowi menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sejauh ini dijunjung oleh Jokowi.
"Pada 2017 lalu, dia (Anies) melakukan politik identitas. Implikasinya secara nasional, sehingga polarisasi politik terjadi sampai saat ini," kata Perwakilan Forum Diskusi Relawan Jokowi Andreas R Behiary dalam konferensi pers di N Hotel yang berlokasi di sebelah Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/10).
Meski demikian, Nasdem tak ambil pusing soal desakan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan permintaan tersebut merupakan hal yang remeh dan cenderung memantik polarisasi.