PDIP Hukum Ganjar Pranowo Karena Isu Capres, Puan Tak Kena Sanksi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) menunjukan surat instruksi partai disaksikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) saat memberikan keterangan pers usai pertemuan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (24/10/2022).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ameidyo Daud Nasution
26/10/2022, 14.49 WIB

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah memberikan sanksi kepada Ganjar Pranowo dan sejumlah kader lainnya terkait isu pencapresan. Meski demikian, pengurus partai berlambang banteng itu tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Ketua DPR Puan Maharani.

Pertimbangannya, Puan tidak terlibat dalam dukungan pencalonan presiden oleh Dewan Kolonel dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan mereka yang disanksi adalah kader yang menghembuskan isu pencapresan Puan.

Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pengurus Pusat atau DPP PDIP Komarudin Watubun telah menjatuhkan sanksi berupa teguran berat dan terakhir kepada empat kader PDIP yang tergabung dalam Dewan Kolonel. Kader yang dimaksud adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno.

"Mbak Puan tidak terlibat dalam proses itu (pencapresan), mereka yang inisiatif. Karena teman-teman ini kelewat kreatif untuk cari muka, ini harus ditertibkan," katanya di Kantor DPP PDIP, Rabu (26/10).

Baca Juga

Sebagai informasi, Dewan Kolonel merupakan kelompok yang dibentuk oleh sejumlah politisi PDIP yang juga anggota parlemen di Senayan dan menyatakan dukungan kepada Puan Maharani sebagai calon presiden. Menurutnya, teguran diberikan lantaran keberadaan Dewan Kolonel telah berada di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP.

Komarudin mengatakan telah menghubungi anggota Dewan Kolonel selain empat kader tersebut. Watubun menyampaikan kader PDIP lainnya tidak mengerti dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut.

"Ini lagi dipersiapkan dipanggil untuk klarifikasi," kata Watubun.

Sanksi terbaru diberikan kepada Ketua Dewan Pengurus Cabang atau DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.  FX Rudy mendapatkan teguran berat dan terakhir karena mendukung Ganjar maju sebagai capres.

PDI PERJUANGAN BERI SANKSI PADA FX HADI RUDYANTO (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.)

Komarudin menilai kader senior PDIP merupakan contoh kepada kader-kader muda PDIP. "Pak Rudi ini kader senior, tentu sanksi lebih berat," katanya.

Puan sendiri ketika ditanyakan kepada awak media menyerahkan keputusan soal capres kepada Megawati. Meski demikian, pada 25 September lalu ia sempat membeberkan kriteria calon wakil presidennya seandainya dirinya maju.

"Semua calon pasti cari pasangan yang cocok dengan visi, misi, cita-cita sama," kata Puan di TMP Kalibata, Jakarta (25/9). 

Baca Juga

Reporter: Andi M. Arief