Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Luhut mengatakan OTT sebenarnya tak bagus untuk wajah negeri.
Oleh sebab itu, ia bersama KPK akan terus membenahi sistem pemerintahan agar berbasis digital demi memutus rantai korupsi. Luhut yakin, jika digitalisasi birokrasi bisa berjalan, maka maka akan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.
"OTT itu tidak bagus sebenarnya, buat negeri ini (seperti) jelek banget begitu.," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12).
Luhut lalu memberikan contoh pembenahan yang telah dilakukan. Ia mengatakan saat ini sudah ada 14 pelabuhan dengan perizinan digital. Targetnya, tahun depan ada 149 pelabuhan kecil yang akan tersambung.
"Nanti akan dikaitkan bandara, semua. Jadi mau korupsi apa lagi," katanya.
Tak hanya itu, ia menargetkan sistem tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Luhut berharap selain mematikan korupsi, pendapatan negara diharapkan bisa bertambah dengan sistem yang lebih efisien.
"Efek berantainya akan besar," katanya.
Selain itu, pembenahan akan dilakukan pada e-katalog. Luhut menyebut ada belanja senilai Rp 1.600 triliun yang bisa masuk dalam sistem belanja online buatan pemerintah.
"Itu (potensi) tempat korupsi, kalau beres (masuk e-katalog) akan beres karena itu sarangnya," kata Luhut.