Isi Lengkap Perppu Cipta Kerja Berdampak pada 75 Undang-undang

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan yaitu menolak revisi UU PPP, menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU PPRT, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.
Penulis: Ira Guslina Sufa
1/1/2023, 14.24 WIB

Presiden Joko Widodo telah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja. Perppu tersebut dikeluarkan pada 30 Desember 2022. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Perppu diundangkan pada hari yang sama diumumkan.  

Secara keseluruhan Perppu Cipta Kerja itu terdiri dari 186 pasal yang tertuang dalam 737 halaman. Sedangkan penjelasan tertuang dalam 380 halaman dengan totol keseluruhan 1.117 halaman. 

Merujuk penjelasan Airlangga, hadirnya Perppu Cipta Kerja menyempurnakan sejumlah ketentuan yang berdampak pada ketenagakerjaan. Perppu juga menyinkronkan antara UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). 

Baca Juga

Pada Perppu Cipta Kerja ini, pemerintah juga melakukan penyesuaian substansi pemanfaatan sumber daya air bagi kepentingan umum, perbaikan kesalahan typo atau rujukan pasal, legal drafting, dan kesalahan lain yang non-substansial. Seluruhnya disempurnakan sesuai dengan pembahasan dengan kementerian atau lembaga terkait. 

“Secara konstitusional Perppu Cipta Kerja ini menggantikan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Airlangga. 

Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id dari salinan Perppu Cipta Kerja terdapat 75 Undang-undang yang terdampak dengan lahirnya Perppu. Undang-undang yang terdampak ini tersebar dalam berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, bangunan gedung, budidaya perikanan, kehutanan, ketenagalistrikan, dan perdagangan. 

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi pada November 2021 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK menilai penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak memiliki dasar yang jelas. Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Baca Juga

Daftar 75 Undang-undang yang terdampak dari lahirnya Perppu Cipta kerja 

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O14
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l7 tentang Arsitek
  8. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
  9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 20l4 tentang Perkebunan
  10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
  16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l3 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2O2O
  18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  23. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l4 tentang Perdagangan
  24. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  25. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20I4 tentang Jaminan Produk Halal
  26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  27. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  28. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l7 tentang Jasa Konstruksi
  29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  34. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  35. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  36. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  37. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  38. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l2 tentang Pangan
  39. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
  40. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  41. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  42. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20l2 tentang Industri Pertahanan
  43. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  44. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  45. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  46. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  47. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  48. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  49. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  50. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20l7 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  51. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  52. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  53. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  54. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20lL tentang Keimigrasian
  55. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  56. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  57. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  58. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang- Undang Gangguan
  59. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O21 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  60. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  61. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
  62. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam
  63. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  64. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa
  65. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  66. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  67. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
  68. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  69. Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  70. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  71. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007
  72. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  73. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Lembaga Pengelola Investasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
  74. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  75. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015