Berita Perppu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Buruh berharap aturan Cipta Kerja direvisi dan memasukkan poin yang diajukan pekerja.

DPR baru akan membahas Perppu Cipta Kerja setelah masa sidang pertama 2023 dibuka pada 10 Januari.

Penerbitan Perppu Cipta Kerja mengundang banyak pertanyaan dan persoalan. Beberapa pasal soal ketenagakerjaan dianggap bermasalah.

PDIP menilai penetapan Perppu Cipata Kerja diperlukan untuk merespons situasi ekonomi nasional dan global mengantisipasi bahaya resesi.

Dalam Perppu Cipta Kerja, pekerja tetap bisa mendapatkan libur dua hari dalam sepekan.

Konstruksi konstitusional Perppu berbeda dengan perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 20 Undang-undang Dasar (UUD), sedangkan Perppu dalam pasal 22.

Mahfud meminta semua pihak tak mempersoalkan formalitas pembentukan aturan Cipta Kerja. Ia mempersilakan masyarakat mengkritik substansi payung hukum tersebut.

Lahirnya Perppu Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta adanya revisi atas UU Nomor 11 tahun 2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Bivitri mengatakan bangsa Indonesia akan masuk rezim otoritarianisme bila menempatkan keputusan presiden sebagai titah seperti penjelasan pemerintah di balik terbitnya Perppu.

Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi karyawan yang kena PHK menurut Perppu Cipta Kerja berupa uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan kerja.

Anggota DPR dan DPD mendesak pemerintah untuk memperbaiki beleid Undang-Undang Cipta Kerja sesuai putusan MK, sebelum mengeluarkan Perppu.

Perppu Cipta Kerja menyerahkan ketentuan istirahat atau cuti panjang pada kesepakatan antar pengusaha dan pekerja.

Sejumlah pasal dalam Perppu tak mengalami perubahan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Ketua Umum Partai Buruh menyebut sejumlah pasal dalam Perppu Cipta Kerja berpotensi multitafsir dan rugikan buruh.

Berbeda dengan Perppu, kewajiban perusahaan memberikan cuti panjang kepada karyawan yang sudah bekerja selama minimal 6 tahun sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003