Berita Perppu Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR akan mengambil keputusan tingkat dua untuk mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di luar gedung DPR aksi protes berlanjut untuk menolak pengesahan.

DPR sepakat membawa Perppu Pemilu ke sidang paripurna untuk disahkan. Pengesahan telah melewati satu masa sidang sejak Perppu diterbitkan pertengahan Desember 2022. Apakah perppu masih bisa disahkan?

Badan Musyawarah DPR sepakat membawa naskah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ke sidang paripurna untuk disahkan. Apa yang menjadi pertimbangan Bamus DPR?

DPR mengagendakan rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan nasib Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pada saat sidang Paripurna DPR, olitikus PKS, Amin AK meminta Presiden Joko Widodo menyerahkan Rancangan Undang-undang Pencabutan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Apa alasannya?

Massa yang tergabung dari beragam elemen masyarakat memadati area depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak Peraturan Pemerintah PERPPU Ciptaker.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Susi Dwi Harijanti mengatakan Perppu Cipta Kerja sudah tak memenuhi syarat konstitutif. Bagaimana dasarnya?

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai adanya indikasi manuver PDIP di balik belum disahkannya Perppu CIpta Kerja di DPR. Apa saja indikasinya?

Tidak ada kekosongan hukum meski Perppu Cipta Kerja belum mendapatkan persetujuan DPR

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan Perppu Cipta Kerja tidak kedaluwarsa meski belum mendapat pengesahan rapat paripurna DPR. Ia menilai persetujuan baleg sudah cukup kuat. Apa pertimbangannya?

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan Perppu Ciptaker tetap berlaku meski belum mendapat pengesahan dari paripurna DPR. Alasannya, Perppu sudah mendapat persetujuan rapat Baleg.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan DPR tak bisa lagi membahas Perppu Cipta Kerja pada masa sidang selanjutnya karena sudah batal demi hukum.

Presiden Joko Widodo dinilai harus segera mencabut Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena gagal mendapat persetujuan dari DPR pada sidang paripurna terakhir sebelum reses.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah mengkomunikasikan pembahasan Perppu Cipta Kerja dengan Baleg DPR

Perppu Cipta kerja sudah dibicarakan dengan Badan Legislatif DPR dan akan dibahas dalam paripurna