Hadiri Rapat Kemenhan, Jokowi Beri Arahan Prabowo Soal Intelijen

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini menghadiri rapat pimpinan Kementerian Pertahanan. Jokowi meminta Kemhan menjadi koordinator informasi pertahanan di semua lini. 

Presiden Jokowi mengatakan sejumlah lembaga seperti seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara mengumpulkan informasi-informasi intelijen. Informasi intelijen tersebut bisa dikumpulkan oleh Kemenhan untuk kepentingan nasional.

"Tiap info yang diberikan ke kita itu untuk membangun sebuah kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi di Kantor Kemenhan, Rabu (18/1).

Arahan Presiden dalam rapat pimpinan tersebut berlangsung secara tertutup. Namun, Prabowo mengatakan inti arahan Jokowi adalah pertahanan negara harus siap menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian. 

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI ini menyampaikan inti rapat pimpinan Kemhan tahun ini adalah menyampaikan doktrin-doktrin dokumen strategis. Dokumen strategis yang dimaksud adalah pertahanan negara, strategi negara, dan pembangunan kekuatan pertahanan.

Kemenhan akan merumuskan semua dokumen strategis tersebut dan menyerahkan kesimpulannya pada para pimpinan TNI, yakni Panglima TNI dan Kepala Staf tiap matra TNI. Setelah itu, pimpinan TNI akan mengkaji dan melaksanakan arahan Kemenhan tersebut.

"Jadi, ini sudah proses yang cukup lama," ujar Prabowo.

Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan tercatat mencapai Rp131,9 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 atau RAPBN 2023. Anggaran lembaga yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Namun demikian, Jumlah anggaran tersebut turun tipis dibandingkan APBN 2022 yang mencapai Rp133,4 triliun. Sementara pada 2021, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp137,3 triliun.