Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel A. Pangerapan mengatakan, orang yang beraktivitas di ruang digital asal Indonesia sangat tinggi dan melebihi negara-negara lain. Rata-rata, masyarakat Indonesia bisa menghabiskan waktu di ruang digital selama 8 jam 36 menit. Sedangkan, rata-rata orang di dunia hanya 6 jam 37 menit.
Melihat data tersebut, Semuel mengatakan tingginya aktivitas digital masyarakat Indonesia ini harus dibarengi dengan pengetahuan literasi digital, karena akan terkait dengan risiko buruk yang ditimbulkan.
“Tapi kemudahan-kemudahan ini harus dibarengi dengan pengetahuan bagaimana kita juga memahami risiko-risiko yang timbul,” kata Semuel dalam acara Peluncuran Status Literasi Digital Indonesia 2022, Rabu (1/2/2023).
Pentingnya literasi digital, kata Semuel, untuk menghindari masyarakat atau pengguna internet dari kasus atau modus-modus penipuan. Mulai dari penipuan dengan modus one time password (OTP), hingga yang terbaru yakni modus penipuan menggunakan undangan pernikahan dengan malware dan apk di dalamnya. Orang yang tergoda dan mengklik tautan yang diberikan, maka pelaku akan bisa mengakses handphone orang tersebut.
“Nah, ini yang perlu ditingkatkan literasi masyarakat karena perlindungan terakhir adalah masyarakatnya itu sendiri,” ujarnya.
Maka dari itu, Kemenkominfo melakukan dan mendorong program literasi digital dengan empat pilar. Pertama, kemampuan digital. Masyarakat harus tahu cara menggunakan gadget, terutama dalam hal mengoperasikan aplikasi.
Sebab, aplikasi bukan hanya sekedar media sosial, banyak aplikasi yang bisa membuat pengguna produktif dan bisa meningkatkan kemampuan.
Kedua, Kemenkominfo akan mengajarkan keamanan digital. Pasalnya, berselancar di ruang digital memerlukan kemampuan untuk melindungi diri si pengguna dari orang-orang jahat. “Kita harapkan mereka juga ditingkatkan perilaku safety-nya,” tegasnya.
Ketiga, ruang digital harus diisi dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia yaitu ramah dan sopan. Polar yang keempat adalah etika. Dalam menjalani hidup, kata Semuel, baik di ruang fisik maupun digital, seseorang harus memiliki etika.
Maka dari itu, lanjut Semuel, untuk memasukkan unsur etika dalam ruang digital, Kemenkominfo akan melibatkan kelompok-kelompok agama.
“Ini yang namanya gerakan nasional literasi digital. Dengan gerakan ini, kami ingin memantau sejauh mana tingkat Literasi masyarakat kita,” ujar Semuel.
Sementara itu, Ketua Umum Siberkreasi, Donny BU mengatakan, teknologi kejahatan yang melanggar hukum terus berkembang. Karena itu, Donny mengatakan, empat pilar tersebut akan coba diseragamkan.
Menurut dia, jangan sampai pengguna ruang digital sudah mampu melawan hoaks, tapi pada dasarnya tidak mengerti soal jebakan pelaku kejahatan. Atau, lanjutnya, warganet sudah mengerti soal fishing, tapi tetap mempercayai hoaks.
“Kombinasi empat pilar ini harus segera diimplementasi di lapangan. Kalau tidak ditangani dengan cepat, maka 2023, 2024 akan sangat berisiko,” tegasnya.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo, Bonifasius W Pudjianto mengatakan, kunci dari literasi digital adalah kolaborasi. Kemenkominfo tidak bisa sukses sendirian tanpa bantuan kementerian dan lembaga lain.
Kemenkominfo bersama Kementerian Agama (Kemenag) akan menyasar para stakeholder dan para peserta yang mengikuti program literasi digital di semua segmen.
Sementara itu, kata Boni, Kemenkominfo menargetkan literasi digital sebagai program nasional hingga tahun 2024. Kemenkominfo punya target sebanyak 50 juta masyarakat Indonesia diberikan literasi digital. Langkah ini tentunya harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari kementerian/lembaga, komunitas, dan lain sebagainya.
“Tidak kalah penting kita harus mengukur setiap tahun agar kita tahu mana the weakness point, sehingga kita harus melakukan effort lebih untuk tahun ke depannya. Itu yang penting,” kata Boni.
Boni menjelaskan, literasi digital memang memiliki empat pilar, tetapi untuk mencapai masyarakat maka akan dibagi dalam tiga sektor. Pertama, sektor pendidikan. Yang mana Kemenkominfo banyak berhubungan dengan universitas, sekolah-sekolah, termasuk madrasah dan pesantren.
Kedua, sektor pemerintah. Sektor ini sangat penting karena pemerintah memiliki jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan PPMPN yang besar. Menurut Boni, ini penting karena Kemenkominfo menjadi ujung tombak untuk meliterasi kepada lainnya.
“Ketiga, sektor kelompok masyarakat. Salah satunya Siberkreasi dan kami juga berjejaring dengan berbagai komunitas dan mitra lainnya baik di dalam dan luar negeri,” ujarnya.