Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Sumber Daya Air atau SDA menginventarisasi sarana prasarana pengelolaan air seperti bendungan dan sumur, untuk menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai Maret 2023. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan musim kemarau dan kekeringan pada tahun ini akan terjadi berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Hal ini juga berkaitan dengan adanya fenomena El Nino.
"Semua sumber air kami inventarisasi, antara lain kami memastikan pemanfaatan volume air di bendungan, dengan cara mengatur volume di bendungan semaksimal mungkin. Untuk itu yang sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," ujar Jarot melalui keterangan resmi, Kamis (16/2).
Jarot menjelaskan, jika suatu daerah masih terjadi hujan, maka pintu bendungan akan dibuka untuk bisa mengurangi banjir. "Tetapi juga kalau daerah tersebut sudah masuk di dalam musik kemarau, kami akan tutup," jelasnya.
Dia mengatakan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah membentuk Unit Pengelola Bendungan atau UPB guna menyiagakan semua bendungan yang ada untuk meminimalisir dampak kekeringan.
Selain bendungan, Jarot menyatakan, Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh sumur eksisting yang ada, yakni sekitar 3.230 titik di 20 provinsi dan merehabilitasi sumur-sumur eksisting sebanyak 25 titik di 12 provinsi.
Hal tersebut menurutnya, perlu dilakukan karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki sumber air yang memadai seperti bendungan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di musim kemarau.
"Oleh karenanya, Kementerian PUPR juga menyiapkan skenario untuk melakukan pengeboran sumur-sumur baru di daerah kering air. Pasalnya, belum tentu di wilayah-wilayah 31 provinsi tadi, pada bulan Agustus ada sumber-sumber airnya. Maka kami koordinasi dengan Kementerian ESDM, di situ ada CAT (cekungan air tanah) atau tidak," ujarnya.
Dia menuturkan, bahwa Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air juga akan mulai bergerak mengebor titik-titik yang diprediksi akan terjadi kekeringan pada Maret 2023 mendatang, kurang lebih 37 titik di 19 provinsi. "Jadi ini jangan sampai sudah terjadi kekeringan, kami baru bergerak," tegasnya.
Sementara itu, menurut data Kementerian PUPR, sampai tahun 2021 sudah ada 29 bendungan yang selesai dibangun, dan sampai 2024 ditargekan akan selesai kurang lebih 61 bendungan plus 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi.
Dari target 61 bendungan, sebanyak 52 bendungan diperkirakan memiliki kapasitas tampung 3.734,09 juta meter kubik serta memiliki potensi pemanfaatan untuk memasok air ke 71 daerah irigasi (DI). Dengan rincian, 16 DI bersumber dari bendungan yang telah selesai dan 55 DI dari bendungan yang masih berjalan.
Pembangunan bendungan ini diharapkan mampu meningkatkan luas lahan irigasi yang mendapat jaminan air. Total target pemanfaatan bendungan untuk irigasi berdasarkan data desain bendungan seluas 385.646 hektare (ha).