Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung partai politik yang mulai sibuk bermanuver politik. Pasalnya, Hasto menganggap riuh pemilu dimulai terlalu cepat sedangkan pemilu dan pemilihan presiden baru berlangsung Februari 2024 mendatang.
"Genderang pilpres ditabuh terlalu awal, padahal Indonesia ada persoalan-persoalan fundamental," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).
Ia mengatakan, seharusnya partai politik masih berfokus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dia menilai manuver sejumlah partai yang telah rajin melakukan kunjungan politik terlalu dini. Padahal menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menentukan tahapan-tahapan pemilu.
"Buat apa kita membentuk KPU kalau kita tidak mentaati tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KPU hanya karena ambisi untuk mendapatkan coattail effect," kata Hasto.
Sebelumnya sejumlah partai memang telah mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden tertentu. Di sisi lain KPU menetapkan pendaftaran calon presiden dalam tahapan resmi pemilu baru dimulai pada 19 Oktober mendatang.
Partai Gerindra telah mendeklarasikan dukungan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Sedangkan Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Partai lain yang juga telah mendeklarasikan dukungan calon presiden adalah Partai Golkar dengan mengusung Airlangga Hartarto. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Muhaimin Iskandar sebagai capres.
Selain mengumumkan calon presiden, para petinggi partai juga telah memulai safari politik dengan saling berkunjung antar partai. Juga ada pembentukan koalisi bersama untuk menghadapi pemilu seperti yang telah dibuat koalisi Gerindra dan PKB.
Di sisi lain, terkait manuver politik PDIP, Hasto menyatakan partai berlogo banteng tersebut tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Menurut Hasto, secara politik PDIP tak mungkin mengusung calon presiden yang menjadi antitesa dari Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP..
"Kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung bapak Anies Baswedan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).
Ia mengatakan, sejak menjabat Gubernur, banyak ketidakselarasan antara pemikiran Anies dengan Jokowi. Hasto mengatakan, banyak kebijakan Jokowi yang tidak dilanjutkan ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh menyatakan tak menutup kemungkinan untuk mengajak PDIP berkoalisi mendukung Anies. Nasdem merupakan salah satu partai pendukung dua periode pemerintahan Jokowi. Surya Paloh menyebut akan mencari waktu untuk bertemu dengan pimpinan PDIP untuk menyampaikan ajakan itu.
Di sisi lain, Hasto mengatakan PDIP akan berkoalisi dengan partai politik yang mempunyai semangat gotong-royong meneruskan pemerintahan Jokowi. Meski begitu Hasto tidak memerinci partai yang dimaksud.