Jokowi Siapkan Hukuman Bagi Kementerian dan Pemda Doyan Impor

Jokowi meminta seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dipasok dari dalam negeri. Oleh karena itu, Kepala Negara akan menerapkan sistem hadiah dan hukuman bagi seluruh instansi negara terkait belanja dalam waktu dekat.

Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, instansi negara yang banyak mengonsumsi produk domestik akan diberikan insentif dalam bentuk tunjangan kinerja.

"Kalau ada yang masih beli produk impor dari uang APBN, APBN, atau BUMN sudah ada sanksinya. Tolong luruskan Pak Menko biar semuanya bekerja dengan reward dan punishment," kata Presiden Widodo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (15/3).

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah sulit mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk dibelanjakan. Namun Jokowi menemukan tingginya volume pembelian produk impor yang berasal dari APBN.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan kunci pembelian produk lokal adalah kedisiplinan dalam implementasi dan realisasi. Presiden Widodo kembali mengingatkan bahwa pembelian produk lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Jokowi mencatat total produk yang terdaftar dalam katalog elektronik atau e-katalog mencapai 3,4 juta unit. Angka tersebut melonjak dari peluncuran e-katalog pada 24 Maret 2022 sebanyak 50.000 produk.

"Semuanya, tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita mengumpulkan itu produk dimasukkan ke e-katalog, tapi tidak dibeli," kata Jokowi.

Sebagai informasi, Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menargetkan total transaksi dari e-katalog mencapai Rp 500 triliun sepanjang 2023. Selain itu, total produk yang masuk ke e-katalog naik dua kali lipat menjadi 5 juta produk.

Hingga 28 November 2022, total transaksi pada e-katalog mencapai Rp 75 triliun dengan jumlah produk mencapai 2,2 juta unit. Presiden Jokowi menargetkan agar 95 persen dari total belanja pemerintah tahun ini digunakan untuk membeli produk dalam negeri.

"Kalau ini bisa kita lakukan, industri dalam negeri kisa semyanya akan berkemabng dan enggak usah jauh-jauh cari investor kalau ini bisa berjalan," kata Jokowi.