Formappi Nilai Ada Potensi Gratifikasi pada Sedekah Sarung Anggota DPR

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Sejumlah anggota DPR mengikuti Sidang Paripurna DPR ke-20 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023). .
Penulis: Ade Rosman
Editor: Ira Guslina Sufa
6/4/2023, 15.49 WIB

Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi Lucius Karus menilai ada potensi gratifikasi dalam perkara sedekah sarung yang diterima anggota DPR dari Badan Usaha Milik Negara. Menurut Lucius dugaan gratifikasi bisa terjadi bila anggota DPR tidak terbuka kepada masyarakat mengenai asal dan pemberi sarung yang dibagikan dan menggunakan sendiri sarung yang dipakai. 

“Tentu saja kalau faktanya anggota DPR menerima juga sarung dari BUMN bisa masuk gratifikasi,” ujar Lucius kepada Katadata.co.id, Kamis (6/4).  

Persoalan bagi sarung ini terungkap lewat pernyataan anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian. Secara gamblang Ramson mengatakan keluh kesahnya karena merasa kesulitan menerima sedekah sarung untuk daerah pemilihan dari Badan Usaha Milik Negara. 

Menurut Ramson selama ini ia sering mendapat sarung dari PT Pertamina untuk kemudian dibagikan lagi kepada masyarakat. Menurut Lucius meskipun pada praktiknya anggota DPR hanya menjadi perantara dan barang yang diberikan tetap atas nama pemberi awal maka akan relatif aman. Namun menurut Lucius seringkali anggota DPR yang menerima hibah sarung mengklaim bahwa pemberian itu berasal dari dirinya. 

"Jadi anggota ambil untung dari kerjaannya sebagai eksekutor lapangan yang membagi-bagikan barang dari BUMN. Keuntungan politis yang jadi sasaran anggota DPR dalam konteks pemberian sarung dari BUMN ini," kata Lucius. 

Lebih jauh, Lucius mengatakan meski bukan gratifikasi, namun perilaku anggota DPR tersebut sangat disayangkan. Ia menyebut para legislator memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan jatah dari BUMN.

"Apalagi jika manajemen pemberian barang melalui anggota DPR tak diteliti dengan benar. Tetap saja jatuhnya kong kali kong antara DPR dan mitra kerja," kata Lucius.

Adapun, Ramson menyampaikan perihal sedekah tersebut ketika dari rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Selasa (4/4) lalu.Ketika rapat, ia mengatakan keluh kesahnya bahwa saat ini kesulitan untuk mendapatkan sedekah sarung dari Pertamina, karena harus mendapat persetujuan Menteri BUMN Erick Thohir.

Reporter: Ade Rosman