Investasi IKN Terganjal Lahan, Pemerintah Buat Skema Pembelian Tanah

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan belum ada investasi asing yang terealisasikan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Oleh sebab itu, pemerintah sedang merumuskan skema  pembelian tanah di IKN untuk investor.

Bahlil mengatakan investasi baru akan masuk setelah infrastruktur dasar yang kini menggunakan anggaran negara oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kini sedang membuat mekanisme pembelian harga tanah agar investasi di IKN dapat terealisasi.

"Ruangnya itu sudah ada. Sekarang lagi negosiasi harga, tinggal sedikit lagi rampung lah," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (15/5).

Bahlil mencatat beberapa investor yang sedang diajak negosiasi berasal dari Korea Selatan, Cina, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Selain itu, Bahlil menyampaikan ada beberapa investor dari Eropa dan pengusaha lokal yang menyampaikan minat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengakui belum ada investor yang benar-benar menanamkan uangnya di IKN. Menurutnya, peraturan terkait pembelian tanah menjadi penyebab utama.

Basuki mengatakan Badan Otorita IKN belum menyiapkan mekanisme pembelian tanah di sana. Walau demikian, Basuki optimistis investasi di IKN akan terealisasi.

"Kan sudah ada yang masuk Letter of Intent, sudah beberapa kami serahkan ke otorita," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jumat (28/4).

Dalam rangka meyakinkan investor, Presiden Joko Widodo akan mengunjungi IKN bersama investor. Kepala Negara akan menjelaskan kepada investor terkait rencana detail tata ruang atau RDTR di IKN.

Nantinya, Jokowi akan memaparkan wilayah IKN mana saja yang dapat dikembangkan oleh investor. "Kemarin saya dipanggil, katannya kunjungan itu dalam waktu dekat," katanya.