Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi IKN

Humas Kemenko Marves
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi mengenai kelangkaan minyak goreng rakyat, Senin (6/7).
15/5/2023, 16.54 WIB

Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengetuai Satuan Tugas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Satgas tersebut bertugas mempercepat realisasi investasi di IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan penugasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat rapat terbatas tentang IKN di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini.

"Bapak Menko Marves akan mengoordinasikan semua lembaga terkait, sehingga proses percepatan investasi di IKN ini bisa berjalan lebih baik," kata Bambang di Kantor Presiden, Senin (15/5).

Jokowi juga menugaskan Badan Otorita IKN untuk membuat Toko Satu Pintu atau One Stop Shop. One Stop Shop akan melayani semua kebutuhan investor yang mau menanamkan uangnya di IKN.

Bambang mencontohkan One Stop Shop tersebut nantinya akan menghadirkan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menjelaskan berbagai insentif pajak kepada investor.

Langkah tersebut merupakan bentuk percepatan investasi mengingat para investor akan datang langsung ke IKN. Bambang mendata total surat minat investasi yang sudah diterima sampai saat ini mencapai 209 buah.

Menurutnya, 36 dari 209 entitas telah menandatangani surat kerahasiaan atau NDA. Bambang menjelaskan surat tersebut diperlukan lantaran pemerintah dan investor akan melakukan pertukaran data.

Bambang mengatakan investor umumnya akan mendatangi lokasi investasi untuk membuat studi kelayakan sebelum mengirimkan rencana bisnis. Sedangkan pemerintah akan membenahi segala macam perizinan.

"Kami diminta mempercepat proses-proses ini agar apa yang diinginkan investor di lapangan sesuai dengan koridor perundangan yang berlaku," kata Bambang.

Sebagai informasi, total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.  

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan investasi baru akan masuk setelah infrastruktur dasar dibangun. Oleh karena itu, pemerintah kini sedang membuat mekanisme pembelian harga tanah agar investasi di IKN dapat terealisasi.

"Ruangnya itu sudah ada. Sekarang lagi negosiasi harga, tinggal sedikit lagi rampung lah," kata Bahlil.

Bahlil mencatat beberapa investor yang sedang diajak negosiasi berasal dari Korea Selatan, Cina, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Selain itu, Bahlil menyampaikan ada beberapa investor dari Eropa dan pengusaha lokal yang menyampaikan minat.


Reporter: Andi M. Arief