Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar memperkirakan praktik politik identitas akan mereda pada Pemilu 2024 dibandingkan 2019. Politik identitas pernah massif dimanfaatkan selama Pemilu 2019.
Nasaruddin praktik politik identitas akan berkurang karena masyarakat semakin matang dalam beragama dan berpolitik. "Kematangan beragama, kematangan berpolitik masyarakat Indonesia makin bagus. Coba saja lihat, berbeda partai politik, tetapi bisa makan bareng, bisa saling bayarin," kata Nasaruddin di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jumat (19/5).
Faktor lain yang penting, kata Nasaruddin, kelompok anak muda di bawah umur 30 tahun memiliki tingkat toleransi yang lebih bagus dari generasi yang lebih tua. Dalam Pemilu 2024, KPU memproyeksikan jumlah pemilih generasi muda mencapai 60 persen dari total pemilih pada Pemilu 2024.
Dia tidak memungkiri bahwa politik identitas memiliki efektivitas mengumpulkan suara. Namun, strategi kampanye tersebut dapat mencederai solidaritas bangsa. Nasarudin mendata isu-isu keagamaan selalu muncul selama Pemilu sejak 1970-an dan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat.
Untuk meminimalkan politik identitas, Nasaruddin bersama tokoh dari agama lain telah menciptakan peta jalan untuk mematangkan kesadaran umat beragama. Tujuannya agar masyarakat tidak mudah terpancing provokasi selama kampanye Pemilu 2024.
Sejumlah tokoh agama dari majelis-majelis tinggi agama dan KPU RI menyepakati kerja sama dalam mengupayakan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu harmoni atau kerukunan antarumat di Tanah Air.
"Ini sebuah tradisi baru yang akan kami lakukan, kerja sama majelis tinggi agama dengan KPU," kata dia.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan kerja sama itu, Nasaruddin mengatakan ke depannya para pimpinan umat beragama akan memberikan arahan kepada anggota majelis-majelis agama di tingkat daerah agar mengajak masyarakat untuk tidak melibatkan emosi keagamaan dalam Pemilu 2024.
"Jangan sampai nanti, hanya untuk kepentingan sesaat, melibatkan emosi keagamaan tidak pada tempatnya," kata Nasaruddin.
Di samping itu, lanjut dia, para tokoh agama juga akan bersedia membantu KPU untuk mengingatkan para peserta pemilu agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana dalam berkampanye.
Nasaruddin juga mengajak seluruh pihak mengikuti pesta demokrasi tanpa mencederai persaudaraan antarumat.
Dia mengatakan penciptaan demokrasi yang hebat berkontribusi pada tingkat kebahagiaan berbangsa dan beragama. Hal tersebut menjadi salah satu faktor rendahnya indeks kebahagiaan di dalam negeri.
"Kalau lihat indeks kebahagiaan, kita masih sangat di bawah. Indeks Kebahagiaan itu harus ditingkatkan, antara lain dengan penciptaan demokrasi yang hebat," kata Nasaruddin.
Berdasarkan rangking World Happiness Report 2023, Indonesia memiliki skor 5,277. Indonesia menduduki peringkat ke-84 dari 137 negara dalam daftar negara paling bahagia.