Jokowi Harap Perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa Selesai 2024

ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp.
Panorama tutupan hutan Gunung Kerinci (3805 mdpl) yang sebagian kawasannya telah beralih fungsi menjadi perkebunan terlihat dari Kayu Aro, Kerinci, Jambi, Sabtu (1/8/2020). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengatakan Indonesia terus mengupayakan percepatan pemulihan hutan dan lahan di tanah air agar deforestasi tidak melebihi laju rehabilitasi pada 2030.
Penulis: Aditya Widya Putri
21/5/2023, 18.17 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia-Uni Eropa (UE) dapat selesai paling lambat tahun depan (2024).

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Grand Prince Hotel, Hiroshima, Jepang, Minggu, sebagai bagian dari G7 Outreach Summit 2023.

Menurut pernyataan dari kantor Jokowi, kedua pemimpin memiliki pandangan sama agar negosiasi CEPA Indonesia-UE segera diselesaikan. Meski begitu Jokowi masih berada di posisi semula dalam menentang aturan deforestasi UE.

“Sejak awal pembahasan, Indonesia sudah mengajukan keberatan atas aturan tersebut,” katanya.

Aturan deforestasi yang dimaksud mewajibkan berbagai produk maupun komoditas,termasuk kelapa sawit, yang masuk ke wilayah Uni Eropa tidak berasal dari kegiatan deforestasi dan degradasi lahan.

Perusahaan yang menjual barangnya kepada Uni Eropa harus melampirkan pernyataan uji tuntas untuk membuktikan barang dagangan mereka tidak dibudidayakan di atas lahan deforestasi yang dibalak setelah tahun 2020.

Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi dan Degradasi Hutan (EUDDR) disahkan UE pada awal Desember 2022 secara tentatif, mulai berlaku untuk Indonesia Pada Juni 2023.

Menurut Jokowi, aturan tersebut dapat menghambat perdagangan dan merugikan petani kecil di Indonesia.

“Proses benchmarking dengan cut-off date mulai tahun 2020 harus benar-benar terbuka dan objektif,” ujarnya.

Jokowi mengatakan laju deforestasi Indonesia pada 2019-2020 telah menurun 75%, menjadi 115 ribu hektare. “Ini adalah tingkat terendah sejak 1990 dan terus menurun,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, demi menentang aturan tersebut, Indonesia dan Malaysia akan melakukan misi bersama ke Brussel, Belgia, mengajukan kembali keberatan terhadap berbagai regulasi UE yang merugikan.

Kedua negara juga akan mempresentasikan data konkrit kepada UE agar digunakan sebagai bahan membuat kebijakan yang objektif.

Indonesia dan Malaysia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Sementara Uni Eropa merupakan importir minyak sawit terbesar ketiga di dunia. Aturan deforestasi jelas menghalangi akses pasar minyak sawit Malaysia dan Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.