Megawati Bela Jokowi Soal Pembangunan Infrastruktur Jalan

ANTARA FOTO/Monang/mrh/YU
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi Presiden Joko Widodo (kiri) usai penetapan calon Presiden 2024 yang diajukan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (kanan) di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ameidyo Daud Nasution
6/6/2023, 15.37 WIB

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo soal komitmen pembangunan jalan. Megawati mengatakan ada pihak yang menutup mata terhadap pembangunan infrastruktur selama ini.

Megawati menilai pembangunan infrastruktur harus disusun melalui kacamata perekonomian dan memperhatikan keuangan negara. Oleh sebab itu, dia mengatakan pengkritik Jokowi soal pembangunan jalan tak bijaksana.

"Kalau ada orang yang sepertinya menutup mata dan mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu (hanya) membuat jalan, saya pikir orang itu kurang bijaksana," kata Megawati di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6).

Tidak jelas siapa yang disindir oleh Megawati. Namun, kritik soal pembangunan jalan nasional awalnya dilontarkan oleh Anies Baswedan saat Hari ulang Tahun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Anies mengatakan pemerintahan saat ini rajin membangun jalan tol yang berbayar. Namun, ia menyebut jalan tak berbayar yang dibangun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih panjang.

Anies juga mengutip artikel Cek Data di Katadata.co.id yang dipublikasikan pada 12 Mei 2023.  Adapun, panjang jalan tol yang dibangun sejak 2014 mencapai 1.569 kilometer.

"Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," kata Anies di Jakarta, Sabtu (20/5).

Jalur Alternatif Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Kementerian PUPR Alokasikan 10 Paket Pemeliharaan Jalan Nasional di Lampung Tahun 2023 (Kementerian PUPR)

Dalam artikel Katadata.co.id yang dikutip Anies Baswedan, total perubahan jalan pada periode SBY disebutkan sepanjang 144.825 km. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang panjang jalan menurut tingkat kewenangan, yakni jalan nasional/ negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/ kota. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyatakan bahwa panjang jalan nasional pada era itu berasal dari perubahan status kewenangan jalan dan pembangunan baru. 

Dia mencontohkan, jalan provinsi bisa berubah status menjadi jalan negara atau dikenal dengan status upgrade. Dengan demikian, jalan tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.“Mayoritas berasal dari perubahan status kewenangan,” katanya saat ditemui Tim Katadata.co.id di kantornya, Selasa (23/5).

Reporter: Andi M. Arief