Jokowi Kumpulkan Semua Menteri Kabinet Bahas Evaluasi Kinerja APBN

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberikan pengarahan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Yuliawati
3/7/2023, 10.34 WIB

Presiden Joko Widodo memanggil hampir seluruh pembantunya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini. Jokowi mengajak para menteri menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang akan fokus membahas Pelaksanaan APBN 2023 selama paruh pertama.

"Agenda pembahasan laporan semester satu," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Istana Kepresidenan, Senin (3/7).

Berdasarkan pantauan Katadata, sebagian menteri dan kepala lembaga mulai tiba di Istana Kepresidenan sejak 08.30 WIB. Beberapa menteri bidang ekonomi yang telah masuk Istana Negara adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Selain itu ada juga Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah memasuki Istana.

Adapun, kepala lembaga yang hadir adalah Kepala KPK Firli Bahuri, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2023 sebesar Rp 1.005 triliun. Anggaran ini dipergunakan untuk berbagai belanja, mulai dari bansos, belanja pegawai, pembayaran bunga utang, hingga pembangunan infrastruktur.

Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah alias TKD. Sebagian besarnya mengalir kepada belanja pemerintah pusat sebesar Rp 714,6 triliun atau 71% dari total belanja negara.

"Meskipun namanya belanja pemerintah pusat tetapi sebetulnya langsung dinikmati masyarakat. Dalam hal ini, 51,2% atau lebih separuh belanja pemerintah pusat adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (26/6)

Dari dana tersebut, alokasi untuk anggaran pendidikan mencapai Rp 68,1 triliun. Anggaran ini dipakai untuk tunjangan profesi guru, PIP dan KIP kuliah melalui Kemendikbud sebesar Rp 24,5 triliun.

Selain itu, anggaran digunakan, pemberian gaji pengajar, PIP dan KIP kuliah serta BOS di Kemenag sebesar Rp 22 triliun, serta kartu pra kerja Rp 1,5 triliun, dan dana abadi pendidikan Rp 15 triliun.

Reporter: Andi M. Arief