Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Jokowi Fokus Jaga Harga dan Stok Pangan

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
Presiden Jokowi memberikan arahan saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6/2022).
Penulis: Andi M. Arief
3/7/2023, 11.58 WIB

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua 2023 tetap tumbuh positif. Strategi yang akan diterapkan adalah stabilisasi harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan.

Jokowi mengatakan dampak dari implementasi strategi tersebut akan mendongkrak konsumsi rumah tangga. Selain itu, inflasi di tingkat daerah dapat terjaga.

"Untuk pangan, pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabilitas moneter," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (3/7).

Selain stabilisasi harga dan stok, Jokowi mengimbau pejabat di sektor pangan untuk mengantisipasi kemarau panjang atau El Nino. Ia mengarahkan agar para menteri dan kepala lembaga dapat mengelola air dengan baik.

Presiden mencatat pemerintah telah membangun lebih dari 5.000 embung di penjuru negeri. Selain itu, kini ada 38 bendungan yang telah beroperasi.

Dengan situasi yang ada mantan Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan total bendungan yang beroperasi pada tahun depan dapat bertambah menjadi 61 unit. Namun Jokowi tetap menekankan pentingnya pengelolaan pasokan air di embung dan bendungan. 

"Urusan pasokan air di embung dan bendungan betul-betul harus dikelola dengan baik dan juga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Sinergi Jaga Cadangan Pangan

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan  akan fokus menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Arief mengaku telah berdiskusi terkait hal tersebut dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, BUMN akan membantu ketersediaan cadangan pangan pemerintah dengan menyimpan sebagian cadangan tersebut. Walau demikian, Arief berkomitmen untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah selama paruh kedua 2023. 

Arief menjelaskan strategi utama stabilisasi harga pangan masih sama, yakni penggunaan dana daerah untuk membantu transportasi pangan. Sebagian dana daerah yang dimaksud adalah dana bagi hasil daerah dan dana tak terduga daerah.

"Bukan enggak berubah, tapi dilanjutkan, malah perlu ditingkatkan. Termasuk kebutuhan bantuan sosial untuk mengganjal permintaan masyarakat menengah ke bawah, " ujar Arief. 

Reporter: Andi M. Arief