Jokowi Siapkan Strategi Bebaskan Pilot Susi Air Usai Lobi Papua Nugini
Presiden Joko Widodo mengadakan rapat di Papua membahas penyelamatan Pilot Susi Air Philip Mehrtens, Kamis malam (6/7). Kepala Negara tidak menjelaskan dengan detail siapa saja yang mengikuti rapat dan strategi penyelamatannya.
Jokowi menekankan pemerintah berusaha maksimal membebaskan Mehrtens. "Kami ini sudah berupa dengan amat sangat, tapi tidak bisa kami buka apa yang sudah kami upayakan, apa yang sudah kami kerjakan di lapangan," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Jumat (7/7).
Jokowi menyatakan pemerintah masih berusaha dengan keras untuk membebaskan Pilot Mehrtens dari KKB. Mehrtens ini telah disandera oleh KKB selama 411 hari sejak 7 Februari 2023 sampai hari ini.
Strategi pembebasan ini setelah Jokowi mengunjungi Australia dan Papua Nugini membahas kerja sama antar negara. Jokowi menilai kerja sama dengan kedua negara itu dianggap penting untuk menekan konflik dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.
"Saya sudah berbicara dari hati ke hati dan informal, baik kepada pemerintah Australia maupun kepada pemerintah Papua Nugini. Kami harapkan dengan kunjungan yang telah kami lakukan bisa meredam konflik-konflik," kata Jokowi .
Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini memiliki pengaruh besar di kawasan. Oleh karena itu, Kepala Negara berniat untuk terus mempererat hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut, khususnya pada bidang ekonomi.
Belakangan ini, Australia dan Papua Nugini dikabarkan memberikan dukungan kepada KKB di Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB telah menyurati pemerintah Australia dan Selandia Baru pada 21 April 2023. Secara singkat, TPNPB meminta kedua negara tersebut untuk memasok senjata.
Strategi TNI dalam Pembebasan Pilot Susi Air
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan negosiasi masih menjadi opsi utama untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang diculik oleh kelompok separatis (KKB/KST) di Papua. Yudo menjelaskan negosiasi itu juga mengedepankan peran masyarakat sipil seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Panglima Daerah Militer Cendrawasih dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III,” kata Yudo seperti dikutip dari Antara, Sabtu (1/7).
Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Albert Yoku mengatakan negosiasi dengan Kogoya cukup sulit lantaran lokasi yang berpindah-pindah.
"Sampai hari ini diberikan ruang untuk adanya dialog secara humanis, tapi kami tidak (bisa) berjumpa langsung sehingga itu menyulitkan," kata Albert di Istana Kepresidenan, Rabu (31/5).
Albert menilai akan ada solusi terkait konflik di Papua Pegunungan jika dirinya dapat bertemu Kogoya. Oleh karena itu, ia akan terus menunggu ajakan pertemuan dari Kogoya.
Albert mengatakan tidak semua wilayah Papua memiliki masalah keamanan. Menurutnya, wilayah yang berkonflik saat ini terpusat di Provinsi Papua Pegunungan.
Belum lama ini, Pimpinan KKB Egianus Kogoya secara terbuka mengancam akan menembak mati Philip Mehrtens. KKB menyebut akan menembak Philip jika Pemerintah Indonesia tidak segera berunding dengan OPM paling lama sampai 1 Juli 2023.