Jokowi Panggil Menkominfo Budi Arie ke Istana, Minta Kebut Proyek BTS
Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi ke Istana hari ini. Budi melaporkan progres proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G periode 2020-2022 yang sempat terganjal masalah hukum.
Budi juga mengabarkan hasil koordinasinya dengan Kejaksaan Agung kepada Jokowi. Hal tersebut penting sebelum pemerintah melanjutkan proyek telekomunikasi trrsebut.
"Pak Presiden memerintahkan saya serius menuntaskan penyelesaian proyek BTS," kata Budi di Istana Kepresidenan, Selasa (25/7).
Budi juga berjanji kepada Jokowi untuk menyelesaikan proyek BTS tahun ini. Ia optimistis proyek tersebut dapat rampung tanpa ada dana tambahan dari negara.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan total BTS yang berdiri pada 2020-2022 adalah 1.200 unit dengan anggaran mencapai Rp 11 triliun. Akan tetapi, proyek tersebut mangkrak lantaran kasus yang diduga melibatkan Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate bersama tujuh orang lainnya.
"Optimistis lah bisa selesai dengan kerja sama kami dengan BAKTI, Kejaksaan Agung, BPKP, TNI, dan Polri," kata Budi Arie.
Pemerintah menargetkan pembangunan BTS dalam proyek tersebut dapat mencapai 6.000 unit pada 2024. Sebelumnya, pemerintah telah menargetkan pembangunan BTS tahap II sebanyak 4.800 unit pada Desember 2021 hingga Maret 2023.
Akan tetapi, kasus korupsi tersebut membuat total menara BTS yang benar-benar terbangun hanya 985 unit. Alhasil, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 8,32 triliun akibat kejahatan tersebut.
Budi menargetkan dapat membangun lebih dari 5.000 unit menara BTS dalam waktu sekitar 160 hari. Artinya, Kominfo harus membangun tidak kurang dari 31,25 menara per hari jika target 6.000 unit menara tercapai pada akhir 2023.
Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang melakukan audit internal terkait proyek tersebut. Pada saat yang sama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan audit secara eksternal terhadap proyek yang sama.
Hasil audit tersebut akan menentukan apakah proyek pembangunan BTS 4G dapat dilakukan tanpa anggaran tambahan atau tidak. Budi menyampaikan pemerintah sedang merumuskan beberapa pilihan terkait anggaran proyek tersebut.
Ia juga tidak mengubah kontraktor yang terpilih dalam mengerjakan proyek pembangunan BTS 4G 2020-2022. Akan tetapi, Budi berencana melakukan negosiasi ulang dengan para kontraktor agar dapat menekan biaya konstruksi proyek tersebut.
"Kalau ternyata bisa ditawar, direnegosiasi kontraktornya, kan enggak perlu anggaran baru," ujar Budi.
Ketua Umum Projo itu juga mengakui ada beberapa tantangan dalam pencapaian target pembangunan BTS tersebut, salah satunya pembangunan di wilayah Papua.
"Tadi Pak Presiden juga sampaikan kepada saya bahwa nanti didukung sama TNI dan Polri untuk pembangunan BTS di Papua," ujarnya.