Jokowi Nilai Konflik di Myanmar Makin Rumit, Ada Lima Pihak Bertikai

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan paparan saat retreat session Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (11/5/2023). POOL/
Penulis: Andi M. Arief
Editor: Ameidyo Daud Nasution
8/8/2023, 10.54 WIB

Presiden Joko Widodo berharap agar konflik di Myanmar segera selesai. Namun Kepala Negara menilai penyelesaian konflik tersebut memerlukan waktu lantaran meningkatnya kompleksitas konflik di Negeri Seribu Pagoda.

Hal tersebut disampaikan Presiden udsi berpidato di Hari Ulang Tahun (HUT) ASEAN ke-56 di Jakarta, Selasa (8/8). Jokowi mengatakan strategi penyelesaian konflik di Myanmar masih sama, yakni implementasi konsensus lima poin atau 5PC.

Akan tetapi, Jokowi menyampaikan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut kini mencapai lima sisi. Oleh sebab itu, Presiden berharap seluruh pihak yang bertikai dapat mencari titik temu.

"Kita harus menyadari konflik dapat diselesaikan kalau ada kemauan politik di seluruh Myanmar," kata Jokowi di Gedung Sekretariat ASEAN, Selasa (8/8).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui penyelesaian konflik di Myanmar menjadi tantangan. Seperti diketahui, konflik di Myanmar dimulai pada 2021 karena kudeta oleh pihak militer.

Pada 2021, sembilan pemimpin ASEAN dan pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing telah mencapai kesepakatan yang bermuara ke Konsensus Lima Poin (5PC) pada pertemuan di Jakarta. Namun, sang jenderal senior tersebut kini telah mengabaikan konsensus.

Pada KTT ASEAN ke-42, Jokowi mengaku belum ada kemajuan signifikan dalam implementasi 5PC. Menurutnya, ASEAN perlu bersatu untuk merumuskan langkah-langkah ke depan dalam menangani konflik di Myanmar.

Catatan biro hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau OHCHR menyebut, krisis Myanmar diperkirakan telah menyebabkan 2.940 kematian dan 17,572 penangkapan oleh militer. Lembaga tersebut juga memperkirakan 17,6 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Krisis ini berawal dari kudeta yang terjadi pada 1 Februari 2021. Tepatnya satu hari sebelum parlemen mengambil sumpah anggotanya yang baru terpilih dalam pemilihan umum 2020. Tatmadaw menolak kemenangan Liga Demokrasi Nasional (NLD), partai politik yang dipimpin pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.

Pada KTT ASEAN ke-42, organisasi yang beranggotakan 11 negara itu menerbitkan sebuah deklarasi menanggapi insiden penembakan pada 7 Mei lalu. Lewat deklarasi, para pemimpin kawasan mengatakan mereka sangat prihatin terhadap kekerasan yang masih berlangsung di Myanmar.


Reporter: Andi M. Arief