Jokowi Ajak Pilih Pemimpin Baru yang Lanjutkan Hilirisasi
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar para pemilih berhati-hati menentukan calon pemimpin di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan pemimpin baru penggantinya ini bakal menentukan Indonesia untuk melompat dari jebakan negara menengah atau middle income trap. Dia mengatakan untuk melompat menjadi negara kaya perlu kebijakan berani, di antaranya lewat hilirisasi.
"Kesempatan kita hanya 13 tahun, sehingga pemimpin ini yang menentukan apakah kita bisa melompat atau tidak menjadi negara maju, tak terjebak middle income trap," kata Jokowi dalam acara pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (19/8).
Jangka waktu 13 tahun ini terkait dengan bonus demografi di Indonesia. Saat ini persentase angkatan kerja mencapai 68,63% dari total penduduk yang mencapai 274,9 juta. Bonus demografi yang hanya terjadi satu kali hanya bertahan selama 13 tahun ke depan.
Jokowi mengatakan pemimpin berikutnya harus terus melanjutkan hilirisasi di segala bidang. "Jadi jangan ekspor bahan mentah, nanti tolong diingatkan pemimpin yang akan datang jangan ekspor bahan mentah, rakyat harus berani mengingatkan mengenai itu," kata Jokowi.
Presiden untuk kesekian kalinya mengingatkan pentingnya hilirisasi di segala bidang. Hilirisasi merupakan upaya menjadikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi, atau barang jadi sebelum diekspor.
Jokowi mengatakan, bangsa Indonesia sudah lebih dari 400 tahun, sejak zaman VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), selalu mengekspor bahan mentah. Meski mendapat uang dari ekspor bahan mentah itu, tapi jumlahnya sangat kecil.
Dia mencontohkan hilirisasi nikel yang sudah berhasil dilakukan pemerintahan saat ini. Sebelum dilakukan hilirisasi periode 2020, hilirisasi nikel hanya memberikan profit Rp 32 triliun dalam satu tahun. Setelah dilakukan hilirisasi, keuntungan naik berlipat-lipat menjadi Rp510 triliun.
Jokowi menegaskan negara memperoleh royalti serta pajak dari perusahaan eksportir tersebut. Di sisi lain, dengan hilirisasi maka lapangan kerja terbuka di dalam negeri.
"Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPn pajak pertambahan nilai, dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor, dapat banyak sekali," ujarnya.
Kepala Negara menyampaikan contoh yang diutarakannya baru dari sisi komoditas nikel. Dia mengatakan, keuntungan negara akan lebih besar jika hilirisasi dilakukan juga terhadap komoditas lain, semisal, bauksit, tembaga, timah, batu bara bahkan komoditas non-pertambangan seperti minyak kepala sawit/CPO, rumput laut hingga ikan mentah dan lainnya.
Belakangan, kebijakan hilirisasi ini menuai kritik. Salah satunya, datang dari pengamat ekonomi Faisal Basri. Faisal berargumen larangan ekspor bijih nikel kontra produktif bagi keuntungan nasional.
Faisal memprediksi program hilirisasi nikel memiliki ancaman, salah satunya menipisnya cadangan nikel domestik. Dia menghitung, total produksi bijih nikel sebelum Jokowi memerintah hanya 160.000 ton per tahun.
Namun kini produksi bijih nikel telah mencapai 1,6 juta ton per tahun. Artinya ada peningkatan 10 kali lipat pada 2014-2022.
Selain itu, dia memperkirakan minimnya daya saing baterai listrik besutan lokal. Sebab saat ini muncul pesaing baterai sodium-ion yang harganya hanya 10% dari harga baterai yang akan diproduksi di dalam negeri.