Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia berencana maju sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2029-2030. Oleh karena itu, Retno meminta dukungan Kenya untuk mendukung inisiatif tersebut.
Retno menyatakan ajakan dukungan tersebut disampaikan pada pertemuan bilateral antara dirinya dengan Menteri Luar Negeri Kenya Alfred Mutua. Selain permintaan dukungan tersebut, Retno dengan Mutua membahas situasi global saat ini.
"Saya juga bahas situasi global saat ini khususnya kolaborasi Global South untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang," kata Retno dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin dini hari (21/8).
Terakhir, Retno menyampaikan membahas persiapan akhir kunjungan Presiden Joko Widodo di Kenya. Beberapa topik yang dibahas adalah peningkatan kerja sama ekonomi dan kerja sama pembangunan.
Retno mencatat kunjungan Jokowi ke Kenya menghasilkan 15 capaian. Secara rinci, capaian tersebut berbentuk tiga nota kesepahaman antara masing-masing pemerintah, satu surat minat terkait promosi dan fasilitasi investasi, dan 11 nota kesepahaman antara Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta.
Jokowi juga mendorong peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Kenya. Presiden mencatat nilai perdagangan antara kedua negara tersebut mencapai US$ 507 juta pada 2022.
Jokowi menilai Indonesia dapat menjadi pintu masuk Kenya ke Asia Tenggara. Sebaliknya, Kenya dapat menjadi pintu masuk Indonesia ke wilayah Sub-Sahara Afrika.
"Perdagangan tersebut perlu diperluas dengan penjajakan berbagai peluang-peluang lainnya. Untuk itu, saya mendorong pembentukan perjanjian perdagangan istimewa sesegera mungkin," ujar Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (21/8).
Di samping itu, Jokowi mengaku telah menyampaikan komitmen Indonesia pada bidang kesehatan Kenya melalui Indonesia Aid. Bantuan tersebut menguatkan komitmen Indonesia di bidang ketahanan pangan dan penanganan bencana di Kenya.
Terakhir, Jokowi mengajak pemerintah Kenya untuk memperkokoh semangat Bandung antara negara-negara di Global South. "Sudah saatnya dunia mendengarkan suara dan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk hak untuk melakukan lompatan pembangunan," ujar Jokowi.