Luhut Targetkan Investasi Xin Yi di Rempang Dimulai Awal 2024

Katadata
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Penulis: Andi M. Arief
27/9/2023, 05.20 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan menjadwalkan realisasi investasi Xin Yi Group di Pulau Rempang dimulai pada awal 2024. Saat ini, tahapan proses realisasi investasi baru pada tahap penggeseran masyarakat yang menempati lahan investasi.

Luhut menargetkan penggeseran penduduk tersebut secepatnya rampung pada akhir tahun ini. Jika tidak terjadi, Luhut menyampaikan pemindahan penduduk tersebut selambatnya selesai pada Februari 2024.

"Setelah itu groundbreaking realisasi investasi Xin Yi Group. Bisa saja realisasi investasinya terjadi awal tahun depan," kata Luhut setelah Katadata Sustainability Action for The Future Economy Forum 2023, Selasa (26/9).

Luhut menyampaikan komitmen Xin Yi Group dalam merealisasikan investasi tersebut cukup bagus. Saat ini perusahaan asal China itu berencana melakukan investasi senilai US$ 11,56 miliar atau setara Rp 381 triliun di Pulau Rempang.

Xin Yi Group berencana membangun Kawasan Industri Terintegrasi yang memproduksi panel surya dan kaca lembaran. Luhut mengatakan Xin Yi Group akan menyiapkan dana investasi dan teknologi produksi dalam kerja sama tersebut.

"Sementara itu, kami siapkan lahan dan infrastrukturnya. Sekarang kami sedang tata dengan baik. Presiden sudah kasih arahan agar rakyat tidak boleh dirugikan dari investasi tersebut," ujar Luhut.

Luhut mengatakan realisasi investasi tersebut tidak akan terburu-buru. Hal tersebut dinilai penting agar warga terdampak tidak mendapatkan ganti-rugi, tapi ganti-untung.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan Xin Yi Group akan membangun beberapa fasilitas produksi, seperti pengolahan pasir silika, pemprosesan kristal, hingga produksi sel dan modul surya. Maka dari itu, Bahlil menekankan realisasi investasi yang dimaksud adalah pembuatan ekosistem industri panel surya dari hulu ke hilir. Adapun, mayoritas hasil produksi panel surya di Rempang tidak ditujukan untuk pasar domestik.

"Ke depan dunia bicara tentang energi hijau, artinya hampir semua dunia butuh panel surya. Alhasil, 80% dari hasil industri ini diekspor, bukan konsumsi dalam negeri," kata Bahlil di kantornya, Senin (25/9).

Kompensasi Relokasi untuk Warga Rempang 

Terkait proses pemindahan warga terdampak investasi, Bahlil berencana memberikan kompensasi kepada warga selama prose pemindahan tersebut. Adapun kompensasi tersebut akan diberikan secara tunai per bulan hingga relokasi selesai.

Bahlil mengatakan nilai kompensasi yang dimaksud adalah Rp 1,2 juta per orang per bulan. Selain itu, per keluarga akan diberikan dana Rp 1,2 juta untuk menyewa rumah saat relokasi berlangsung.

"Kami lagi menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan, yang penting semua rakyat dapat dana kompensasi. Mau gimana caranya realisasi kompensasi tersebut, itu urusan pemerintah," kata Bahlil

Bahlil mensimulasikan kompensasi pada sebuah keluarga dengan empat anggota keluarga. Menurutnya, total kompensasi yang didapatkan keluarga tersebut mencapai Rp 6 juta per bulan hingga relokasi keluarga tersebut rampung.

Di samping itu, Bahlil menjelaskan setiap kepala keluarga akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik atau SHM terhadap lahan seluas 500 meter persegi di Tanjung Banon. Menurutnya, hal tersebut penting lantaran 900 kepala keluarga yang terdampak belum memiliki SHM terhadap tanah yang kini ditempati. Maka dari itu, luas lahan yang akan disediakan pemerintah terhadap 900 kepala keluarga tersebut mencapai 450.000 meter persegi atau 45 hektare.

Selain itu, pemerintah akan membangun rumah seluas 45 meter persegi per keluarga senilai Rp 120 juta. Bahlil menyatakan per keluarga bisa mendapatkan bantuan lebih dari Rp 120 juta jika rumah yang ditempati saat ini lebih dari 45 meter persegi.

Bahlil berkomitmen tidak akan ada yang dirugikan dari relokasi tersebut. Namun ia mengaku belum menghitung dana yang harus disiapkan oleh BP Batam terkait pemberian kompensasi tersebut.

BP Batam memakai Kantor Jasa Penilai Publik sebagai lembaga independen akan menghitung kalau memang benar nilai rumah yang kini dihuni lebih dari Rp 120 juta. "Jika benar, kami akan tambah lagi," kata Bahlil.

Reporter: Andi M. Arief