MK Jadwalkan Sidang Putusan Batas Usia Capres, Hakim Diminta Objektif
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji Materi dengan nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Dedek Prayudi menggugat pasat 169 huruf q UU Pemilu mengenai syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan calon wakil presiden.
Berdasarkan risalah gugatan yang dilansir dari website resmi MK, aduan tersebut masuk ke mahkamah konstitusi pada 9 Maret 2023. Gugatan diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti sebagai Pemohon I, Anthony Winza Probowo sebagai pemohon II, Danik Eka Rahmaningtyas sebagai Pemohon III, Dedek Prayudi sebagai Pemohon IV, dan Mikhail Gorbachev Dom sebagai pemohon 5.
Merujuk halaman risalah sidang, MK telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan pada Senin, 16 Oktober 2023 mendatang. Sebelumnya sidang terakhir dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan pegiat di bidang kepemiluan telah berlangsung pada 19 Agustus.
Menanggapi rencana sidang putusan itu, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi meminta hakim MK bisa bekerja profesional. Ia menyebut Mahkamah Konstitusi memasuki episode kritis dan membahayakan menjelang sidang putusan. Ia menyebut sidang uji materi batas usia capres itu sarat dengan nuansa politis.
“Deretan permohonan uji materiil ini bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka,” ujar Hendardi seperti dikutip Selasa (10/10).
Menurut Hendardi uji materi tersebut menjadi penting lantaran diskursus yang muncul tidak lagi berkaitan dengan hanya sekadar usia capres. Namun, para penggugat meminta adanya klausul tambahan usia capres minimal 40 tahun atau pernah pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota pada pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Penambahan klausul pernah menjabat ini menurut Hendardi merupakan langkah untuk memuluskan langkah Gibran menjadi calon wakil presiden seperti yang diusung PSI. Sebelumnya PSI menjagokan putra presiden Jokowi itu untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Hendardi menyebut dalam hal gugatan uji materi usia capres ini sejumlah pakar hukum telah menyatakan sikap bahwa hal itu tidak menjadi ranah MK. Menurut Hendardi persoalan usia capres dinilai bukan berkaitan dengan isu konstitusional tetapi kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang tidak seharusnya diuji oleh MK.
Ia menyebut upaya membawa urusan usia capres ke MK merupakan operasi politik pengusung dinasti Jokowi untuk mempertahankan kuasa. Karena itu Hendardi meminta MK kembali menjaga independensi dan wibawa agar tidak terseret politik praktis.
“Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarawanan,” ujar Hendardi.
Ia menyebut secara tidak langsung MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. “Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua Presiden yang pernah menjabat,” ujar Hendardi.
Deretan Gugatan
Dilansir dari laman resminya, sepanjang tahun 2023 MK telah menerima 27 permohonan terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan terakhir yang diajukan kepada MK terjadi pada 18 September 2023 lalu oleh Gugum Ridho Putra.
Tak hanya PSI dan Partai Garuda, terdapat beberapa partai lain yang turut mengajukan permohonan yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), DPP Partai Berkarya, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Selain partai, terdapat satu kelompok yang mengajukan dua kali permohonan soal batas usia capres cawapres ini. Kelompok tersebut yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga datang dari jalur perseorangan. Mulai dari Herifuddin Daulay, Viktor Santoso Tandiasa, Suryadin, Handrey Mantiri dan Ong Yenny, Osea Petege, Almas Tsaqibbirru Re A, Arkaan Wahyu Re A, Melisa Mylitiachristi Tarandung, Guy Rangga Boro, Riko Andi Sinaga, Andi Redani Suryanata, Rio Saputro, Gulfino Guevarrato, Soefianto Soetono dan Imam Hermanda, Rudy Hartono, dan Muhamad Syeh Sultan.