Beda Sikap PDIP Soal Status Gibran dan Potensi Kecewa Para Kader

Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak satu suara menanggapi status Gibran Rakabuming Raka sebagai kader usai resmi mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hingga kini, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum memutuskan sikap akhir partai. 

Ketua Bidang Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Komarudin Watubun menyatakan secara umum saat ini Gibran sudah tidak lagi menjadi kader partai banteng. Hal itu lantaran Gibran sudah tidak lagi mengikuti keputusan partai. 

"Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM," kata Komarudin dalam keterangan resmi seperti dikutip Jumat (26/10).

Menurut Komarudin, aturan di internal partai sudah sangat jelas terhadap kader dalam menghadapi pileg dan pilpres. Dalam beberapa kesempatan pengurus dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa seluruh kader harus tegak lurus dengan keputusan partai. 

Namun sikap tegas Komarudin itu tak diikuti dengan adanya surat pecat untuk Gibran. Meski menyebut secara de facto Gibran tak lagi kader partai, hingga kini belum ada putusan tegas dari PDIP secara de jure atau legal yang disampaikan pada publik. Padahal untuk kasus yang sama, PDIP sebelumnya telah memecat Budiman Sudjatmiko dari partai lantaran mendukung Prabowo Subianto di pilpres. 

Puan Maharani yang merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri justru mengatakan Gibran tetap menjadi kader PDIP meski maju sebagai cawapres Prabowo. Menurut Puan sebelum menerima pinangan Prabowo, Gibran sebenarnya telah bertemu dengan dirinya.  

Dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan rencana untuk maju sebagai cawapres. Meski begitu Gibran tetap berstatus sebagai kader PDIP. 

“Sudah ketemu ngobrol-ngobrol banyak hal yang kami bicarakan dan ya sudah ga masalah Mas Gibran pamit dan ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo,” ujar Puan Rabu (25/10). 

Puan menegaskan bahwa Gibran pamit untuk menjadi cawapres dan tidak pamit untuk mundur dari kader PDIP.  Dia menyebut hingga kini Gibran belum mengembalikan kartu tanda anggota. “Hanya pamit untuk menjadi cawapres Pak Prabowo,” ujar Puan.  

Lebih jauh Puan mengatakan persoalan maju menjadi cawapres merupakan otoritas Gibran. Ia menyebut, putra Presiden Joko Widodo itu punya hak untuk bisa maju ikut dalam kontestasi karena telah memenuhi syarat.

Di sisi lain Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut Gibran Rakabuming Raka tak akan keluar dari PDIP. Menurut Fahri, Gibran tetap menjadi kader partai berlogo banteng moncong putih itu meski menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju.  

"Mas gibran clear, tidak keluar dari partai," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10). 

Fahri mengatakan tak ada ketentuan yang mengharuskan capres maupun cawapres terikat dengan partai politik. Hal itu menurut tak mempengaruhi posisi Gibran sebagai cawapres. 

Berpotensi Picu Kecewa Kader

Dosen Komunikasi Politik UGM Nyarwi Ahmad menilai kurang tegasnya sikap PDIP terhadap Gibran dapat memicu kekecewaan dari kader lainnya. Sikap lunak itu terlihat dengan tarik ulur di tingkat pimpinan partai menanggapi pendaftaran Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024. 

“Soliditas dan mesin politik PDIP yang selama ini dikenal sangat tangguh dalam medan elektoral, bisa tergerogoti/rapuh, jika PDIP tidak konsisten dalam menegakkan aturan-aturan organisasi kepartaian yang dimilikinya,”kata Nyarwi kepada Katadata.co.id seperti dikutip Jumat (27/10). 

Menurut Nyarwi sikap tidak tegas itu bisa berdampak jangka panjang. Ia menyebut bila PDIP tidak menunjukkan ketidaktegasan dalam menjalankan aturan organisasinya, bisa jadi akan memicu kekecewaan kader-kader PDIP lainnya. 

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) menilai sikap lunak PDIP sangat terlihat dalam kasus Gibran sehingga terkesan mendapat keistimewaan. Padahal dalam kasus sama yang dilakukan kader lain menurut dia PDIP langsung bersikap tegas dengan mengeluarkan kader dari partai. 

Meski begitu Nyarwi menilai bukan tidak mungkin sudah ada kesepakatan antara Gibran dan petinggi partai. Terlebih sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan putra Presiden Joko Widodo itu telah berbicara kepadanya dan mengatakan ingin maju cawapres mendampingi Prabowo. 

Saat itu Puan tidak tegas mengatakan bahwa Gibran harus keluar dari partai bila ingin maju dari koalisi lain. Karena itu Nyarwi berpandangan boleh jadi ada pertimbangan khusus sehingga PDIP tidak mengeluarkan surat pecat untuk Gibran. 

“Ini juga mengindikasikan PDIP memperlakukan Gibran dan Jokowi sebagai kader istimewa, yang mendapatkan perlakuan yang berbeda dari kader-kader lainnya,” ujar Nyarwi. 

Lebih jauh Nyarwi mengatakan majunya Gibran sebagai cawapres dari kubu lain dapat diartikan tidak ada kecocokan di internal partai. Karena itu menurut dia secara profesional seharusnya tunduk pada aturan partai. 

Gibran saat ini telah resmi berpasangan dengan Prabowo Subianto yang didukung Koalisi Indonesia Maju. KIM terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Partai Bulan Bintang, Gelora, Garuda dan Prima. Sedangkan PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. 

Prabowo - Gibran dan Ganjar - Mahfud akan berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan. Koalisi Anies terdiri dari Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Mereka akan bertarung dalam pilpres yang digelar Rabu, 14 Februari 2024.