TPN Ganjar Nilai Pembangian Bansos Jelang Pemilu Rawan Politisasi
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud MD atau TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan agar pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah ditunda hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai. Todung beralasan hal itu diperlukan untuk meminimalisir anggapan lain yang membuntuti pembagian bansos.
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Todung mengatakan pemberian bansos oleh pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai berkaitan dengan kontestasi yang berlangsung jelang pemilu dan pemilihan presiden. Sebagai dampaknya bukan tidak mungkin pembagian bansos dapat menguntungkan paslon tertentu.
Menurut Todung hal lain berkaitan bansos itu perlu diperhatikan pemerintah untuk dipertimbangkan. "Seharusnya ya ada kebijaksanaan pemerintah tidak membuat kebijakan baru, tentang bansos, selama pemilu dan pilpres ini diselenggarakan. Agar pemerintah tidak dicurigai menguntungkan paslon tertentu," kata Todung.
Todung berharap, selama Pemilu 2024 tak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi pembagian bansos.Ia pun meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan investigasi mengenai pembagian bansos.
"Karena pada hakekatnya, Bansos itu adalah program pemerintah. Dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu. Semua paslon harusnya mendapat kredit untuk itu. Bawaslu umumkan ya dan presiden juga mesti umumkan hal ini," kata Todung.
Potensi Berdampak pada Pemilih
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah menyebut metode distribusi bansos dan BLT yang kerap dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo memberikan kesan penyaluran bansos sebagai pemberian individu. “Ini memang berdampak meningkatkan popularitas dan kesukaan publik terhadap pejabat tersebut," kata Hurriyah.
Sepanjang Desember 2023, Jokowi tercatat telah mengunjungi lima kota untuk menyalurkan paket bantuan beras 10 kilogram (kg) beras. Jokowi juga turun langsung untuk membagi BLT senilai Rp 400 ribu kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Jokowi memulai tur penyaluran bantuan sosial di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 4 Desember lalu. Selanjutnya penyaluran bantuan beras dan BLT El Nino berlanjut ke Kompleks Pergudangan Danga, Kabupaten Nagekeo, NTT pada 5 Desember dan dilanjutkan di Gudang Bulog Baru Tenau, Kota Kupang, NTT pada keesokan harinya.
Safari penyerahan bantuan beras dan BLT kepada sejumlah masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada 13 Desember, Jokowi bertolak ke Gudang Bulog Bondasari dan Kantor Pos Pekalongan, Jawa Tengah untuk penyerahan bantuan beras dan BLT Rp 400 kepada KPM.
Kegiatan serupa berlanjut saat dirinya mengunjungi Gudang Bulog Gadang dan Kantor Pos Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada 14 Desember. Jelang tutup tahun, Jokowi juga menyempatkan diri untuk hadir langsung saat penyaluran bantuan beras dan BLT di Kantor Pos Kecamatan Genteng dan Pasar Ragojampi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu, 27 Desember.
Hurriyah melihat strategi penyaluran bansos dan BLT belakangan ini beririsan dengan kepentingan elektoral jelang pemilihan presiden. Ia menilai sikap Jokowi terkesan ditujukan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dari calon peserta pemilu 2024 yang mendapat dukungan dari Jokowi.
"Terasa terutama di periode dua. Meskipun tidak berkaitan langsung karena Pak Jokowi sudah tidak mencalonkan diri sebagai presiden lagi, tapi kebijakan itu disinyalir punya kepentingan elektoral," kata Hurriyah.
Pada pilpres 2024 Jokowi hingga kini belum menunjukkan dukungan langsung terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meski begitu putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Pada pilpres Prabowo - Gibran mendapat nomor urut 2. Dua pasangan lain adalah Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.