Ganjar Singgung Bansos Sering Dijadikan Alat Politik
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung kemungkinan dijadikannya pemberian bantuan sosial (bansos) sebagai alat politik, terlebih dalam situasi menjelang Pemilu 2024.
Hal itu disinggung Ganjar saat menjumpai warga, serta pedagang di Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).
Ganjar beranggapan, dalam situasi tahun politik, saling klaim mengenai sumber bansos bisa saja terjadi.
"Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat," kata Ganjar dalam keterangannya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan penyaluran bansos dapat digunakan untuk menyerang lawan politik. Salah satu caranya, dengan melayangkan tudingan bahwa pihak lawan tak akan berpihak pada masyarakat lantaran meminta penundaan pemberian bansos.
"Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, 'jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos'. Yang menyampaikan pernyataan seperti itu rasa - rasanya tidak mengerti aturan," kata Ganjar.
Sebelumnya, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengusulkan agar pembagian bansos ditunda hingga penyelenggaraan Pemilu 2024 selesai. Todung beralasan hal itu diperlukan untuk meminimalisir anggapan lain yang membuntuti pembagian bansos.
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
Todung mengatakan, berkaitan dengan bansos, pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai berkaitan dengan bansos. Efeknya pun dapat menguntungkan paslon tertentu.
Menurutnya, hal lain berkaitan bansos itu perlu diperhatikan pemerintah untuk dipertimbangkan.
"Seharusnya ya ada kebijaksanaan pemerintah tidak membuat kebijakan baru, tentang bansos, selama pemilu dan pilpres ini diselenggarakan. Agar pemerintah tidak dicurigai menguntungkan paslon tertentu," katanya.
Todung berharap, selama Pemilu 2024 tak ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi pembagian bansos.
Ia pun meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk melakukan investigasi mengenai pembagian bansos.
"Karena pada hakekatnya, Bansos itu adalah program pemerintah. Kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu. Semua Paslon harusnya mendapat kredit untuk itu. Bawaslu umumkan ya dan presiden juga mesti umumkan hal ini," katanya.