Prabowo Jelaskan Alasan Ngotot Bangun Food Estate: Agar Petani Makmur
Calon Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasannya proyek lumbung pangan atau food estate harus tetap berjalan. Ia mengatakan food estate sebagai salah satu langkah aktual untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Prabowo menilai program food estate mampu menghadirkan keuntungan ganda bagi pemerintah dan masyarakat. Dari sisi pemerintah mampu meningkatkan produksi pangan, sementara para petani mendapat akses kepastian pasar.
"Kita harus punya food estate yang besar. Kita harus bikin petani makmur supaya anaknya petani mau jadi petani," kata Prabowo saat mengisi dialog capres bersama Kadin di Djakarta Theater pada Jum'at (12/1).
Guna memuluskan program food estate, pemerintah wajib memberikan stimulus kepada petani berupa penyediaan benih murah dan pupuk bersubsidi. Prabowo juga menyoroti adanya praktik jual-beli pupuk bersubsidi yang kerap terjadi di lapangan.
"Jadi keberpihakan pengelolaan pupuk harus ke petani dan jangan diperdagangkan. Perlu subsidi pupuk, benih dan sebagainya," ujar Prabowo.
Program ini sempat dikritik calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat calon presiden. Anies mengatakan program ini harus dihentikan karena menurutnya merusak lingkungan dan hanya menguntungkan sejumlah pihak.
Proyek food estate merupakan proyek lawas yang telah eksis sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah. Program bernama Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar itu dijalankan di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan dengan misi membangun pertanian padi di atas lahan gambut untuk mendukung swasembada pangan.
Kendati demikian, Presiden BJ Habibie menghentikan Proyek PLG pada 1998 melalui Keppres 33/98 karena dianggap kurang kajian sosio-ekologis dalam ekosistem gambut.
Percobaan untuk membangun sentra lumbung pangan domestik juga pernah dijajal oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada 2010 silam. Senasib dengan proyek PLG, MIFEE tak memberikan kemajuan berarti dan gagal meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berupaya untuk mewujudkan proyek food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Jokowi pun telah menunjuk Prabowo untuk menjadi pimpinan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah.
Jokowi juga menunjuk kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara itu, Kementerian Pertanian menyiapkan Rp 2,3 triliun anggaran dana alokasi fisik pada 2023 untuk pengembangan program food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan.