KSP Moeldoko Minta Dugaan Transaksi Janggal Terkait Pemilu Diusut

ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/foc.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya (kanan) meninjau Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (22/9/2023).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
15/1/2024, 17.05 WIB

Istana Kepresidenan mendesak adanya  kelanjutan dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan transaksi mencurigakan yang masuk ke kantong bendahara partai politik, politisi, dan aparatur sipil negara.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pihaknya kini tengah meminta PPATK dan aparat penegak hukum terkait untuk mendalami isu yang beredar. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya untuk mencegah kemunculkan narasi publik terkait aliran dana yang tidak terkontrol.

"Semua institusi yang punya peran untuk itu, bertindak. Jangan diam," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/1).

Moeldoko juga meminta publik untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak terkait serta tidak memunculkan wacana yang simpang siur. "Maka serahkan, serahkan kepada otoritas yang menangani, jangan itu nanti menjadi isu yang uncontrolled," ujar Moeldoko.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sebanyak 36,81% anggaran PSN masuk ke rekening subkontraktor. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pengamatan dan analisis mendalam dari PPATK.

Namun 36,67% transaksi dana proyek strategis nasional (PSN) tersebut justru diduga tidak digunakan untuk pembangunan proyek terkait, tetapi untuk kepentingan pribadi, terutama mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai ASN maupun politikus.
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu