Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perumusan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Tidak ada (obrolan), tiba-tiba pindah. Tidak ada studi, tidak ada proposal," kata JK saat wawancara dengan Katadata.co.id, Kamis (25/1).
JK lalu mengkritik pembangunan proyek tersebut yang dinilai tak melalui studi. Padahal, menurutnya angka investasi yang diperlukan sangat besar. "Sedikit melenceng," katanya.
JK mengatakan banyak negara yang menjadi contoh pemindahan ibu kota. Salah satu yang disinggungnya adalah Malaysia dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.
"Malaysia pindah pusat pemerintahan saat ekonomi sedang baik," katanya.
Ia juga mengatakan Brazil memindahkan ibu kota ke Brasilia. Meski demikian, Kalla mengatakan pemindahan ibu kota tersebut mendatangkan dampak negatif.
"Ekonominya tidak sukses dan sulit setelah itu, inflasinya tinggi," ujarnya.
Belum ada komentar resmi pihak Istana Kepresidenan mengenai pernyataan Jusuf Kalla soal IKN. Hingga berita ini ditulis, Kepala Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana belum merespons pesan singkat Katadata.co.id.
Adapun rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara disampaikan secara langsung oleh Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara Jakarta pada 26 Agustus 2019.
Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota, Jokowi didampingi oleh Wapres Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Menurut Jokowi, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yakni minim resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor. Selain itu, Kalimantan Timur dianggap sebagai lokasi yang strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia.